SUARATANAHPAPUA.COM – Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Maladum Mes, Kota Sorong, diarahkan untuk memperkuat infrastruktur perikanan sekaligus membuka peluang peningkatan pemasaran hasil tangkapan nelayan, termasuk akses ke pasar ekspor.
Hingga Oktober 2026, pembangunan sarana dan prasarana KNMP di Provinsi Papua Barat Daya secara keseluruhan dilaporkan telah mencapai sekitar 80 persen. Namun, capaian tersebut merupakan progres pembangunan di tingkat provinsi, bukan angka khusus untuk KNMP Tanjung Kasuari.
Pengembangan kawasan ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem usaha perikanan yang terintegrasi, mulai dari persiapan melaut, pendaratan ikan, penanganan hasil tangkapan, penyimpanan, hingga pemasaran.
Tanjung Kasuari merupakan satu dari sembilan kelurahan di Kota Sorong yang masuk dalam program pengembangan KNMP. Pemerintah Kota Sorong sebelumnya melaporkan bahwa pembangunan di sembilan kelurahan tersebut telah memasuki tahap pelaksanaan pekerjaan pada Juli 2026.
Dalam konsep pengembangannya, KNMP direncanakan memiliki sejumlah fasilitas pendukung, antara lain tambatan perahu, pabrik es, gudang beku atau cold storage, tempat pelelangan ikan (TPI), balai pelatihan nelayan, serta stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN).
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu nelayan memenuhi kebutuhan operasional melaut sekaligus menjaga kualitas ikan setelah ditangkap. Pabrik es dan cold storage, misalnya, berperan penting dalam mempertahankan mutu hasil tangkapan sebelum dipasarkan atau didistribusikan kepada pembeli.
Sementara itu, TPI dapat mendukung transaksi antara nelayan dan pedagang, sedangkan balai pelatihan diharapkan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat yang bergerak di sektor perikanan.
RAJA AMPAT SIAPKAN AKSES EKSPOR HASIL TANGKAPAN
Upaya memperluas pemasaran hasil perikanan di Papua Barat Daya juga mulai diarahkan pada persiapan akses ekspor. Dalam laporan RRI Sorong pada 16 Oktober 2026, Pelaksana Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Klademak Sorong, Yanti Sri Ijie, menyampaikan bahwa fasilitas KNMP di Kabupaten Raja Ampat telah rampung 100 persen dan siap berproduksi.
Menurut Yanti, fasilitas pendukung seperti cold storage dan pabrik es di Raja Ampat telah siap digunakan. Dinas terkait juga telah menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Koperasi Nelayan Merah Putih untuk mendukung pengiriman hasil tangkapan ke pasar ekspor.
Persiapan tersebut melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, Syahbandar Pelabuhan Perikanan Klademak Sorong, serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
Meski demikian, kesiapan KNMP di Raja Ampat tidak serta-merta menunjukkan bahwa fasilitas dan persyaratan ekspor di Tanjung Kasuari telah berada pada tahap yang sama. Status penyelesaian pembangunan, kesiapan operasional, serta kelengkapan administrasi di Tanjung Kasuari masih perlu dikonfirmasi secara khusus.
Pengalaman Raja Ampat dapat menjadi gambaran mengenai sejumlah persiapan yang dibutuhkan untuk membuka akses pasar lebih luas, mulai dari kesiapan fasilitas penyimpanan, pemenuhan standar mutu, kelengkapan dokumen, hingga kemitraan dengan calon pembeli.
RANTAI DINGIN DAN LEGALITAS JADI KUNCI
Selain pembangunan fisik, penerapan sistem rantai dingin menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan usaha perikanan. Penanganan ikan menggunakan es, penyimpanan pada suhu yang sesuai, sanitasi, serta pengangkutan yang memadai diperlukan untuk menjaga kualitas produk setelah dipanen.
Kesiapan fasilitas tersebut perlu diikuti prosedur penanganan yang baik, pengawasan mutu, dan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan operasional.
Namun, keberadaan pabrik es dan gudang beku tidak otomatis meningkatkan harga jual ikan. Nilai ekonomi hasil tangkapan juga dipengaruhi kualitas produk, volume pasokan, biaya operasional, permintaan pasar, serta posisi tawar nelayan dalam transaksi perdagangan.
Aspek administrasi dan keselamatan melaut turut menjadi perhatian dalam pengembangan ekosistem perikanan. Berdasarkan laporan RRI, Kepala Syahbandar Pelabuhan Perikanan Klademak Sorong, Bonadi, menekankan pentingnya legalitas melaut dan keselamatan nelayan tradisional.
Langkah yang disiapkan mencakup dukungan kepemilikan Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), Surat Kecakapan Nelayan (SKN), serta penyederhanaan ketertelusuran hasil tangkapan melalui Surat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan aplikasi Elektronik Penangkapan Ikan Terukur (E-PIT).
Kelengkapan dokumen tersebut dapat membantu nelayan memenuhi persyaratan pemasaran, terutama apabila hasil tangkapan ditujukan ke pasar yang menerapkan ketentuan mengenai legalitas dan asal-usul produk perikanan.
PENGELOLAAN KOPERASI MENENTUKAN KEBERLANJUTAN
Pengembangan KNMP tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Pengelolaan koperasi, pemeliharaan aset, pencatatan keuangan, pengendalian biaya operasional, dan pengembangan jaringan pemasaran menjadi faktor penting untuk memastikan fasilitas dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Pengoperasian pabrik es dan cold storage, misalnya, membutuhkan tenaga yang memahami penanganan ikan, pengendalian suhu, kebersihan, perawatan peralatan, serta pengelolaan kapasitas penyimpanan.
Koperasi juga perlu membangun hubungan usaha yang sehat dengan nelayan, pedagang, distributor, dan calon pembeli. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, fasilitas yang dibangun diharapkan tidak sekadar menjadi aset fisik, tetapi mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
Pengembangan kawasan ini juga berpotensi mendorong pertumbuhan usaha pendukung, seperti jasa pengangkutan, perdagangan ikan, pengolahan hasil laut, penyediaan es, perlengkapan melaut, hingga usaha kuliner.
Meski demikian, peluang ekspor tetap bergantung pada pemenuhan standar mutu, kelengkapan dokumen, konsistensi pasokan, biaya logistik, serta persyaratan negara tujuan. Tidak seluruh hasil tangkapan otomatis dapat dipasarkan ke luar negeri tanpa memenuhi ketentuan tersebut.
Karena itu, keberhasilan KNMP Tanjung Kasuari perlu diukur tidak hanya dari progres konstruksi dan jumlah fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari tingkat pemanfaatan sarana oleh nelayan, kelancaran distribusi, keberlangsungan usaha koperasi, akses pasar, serta perubahan pendapatan masyarakat.
Hingga kini, informasi mengenai persentase penyelesaian pembangunan, kesiapan operasional fasilitas, dan kesiapan ekspor khusus di Tanjung Kasuari masih memerlukan konfirmasi tersendiri.
Dengan infrastruktur yang berfungsi optimal, pengelolaan koperasi yang profesional, perlindungan nelayan, serta akses pemasaran yang memenuhi persyaratan, KNMP Tanjung Kasuari berpotensi memperkuat rantai usaha perikanan di Kota Sorong dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pesisir.
