SUARATANAHPAPUA.COM – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kampung Sima dan Dusun Wawu, Papua Tengah, diharapkan dapat memperkuat aktivitas perikanan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Kehadiran infrastruktur pendukung nelayan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan melaut, penanganan hasil tangkapan, dan pengembangan usaha berbasis sumber daya laut.
Pengembangan KNMP tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana fasilitas yang tersedia nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung mata pencaharian masyarakat.
Infrastruktur seperti dermaga dan tempat bersandar perahu, apabila tercantum dalam rencana pembangunan setempat, dapat membantu menunjang aktivitas nelayan dari keberangkatan melaut hingga penanganan hasil tangkapan.
Kampung Sima, yang berada di Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, menjadi salah satu lokasi pembangunan KNMP di Papua Tengah.
Pemberitaan lokal pada Oktober 2026 menyebut pekerjaan fisik di lokasi tersebut mulai berjalan, termasuk pengerjaan fondasi dermaga pelabuhan perikanan dan penataan area untuk stasiun pengisian bahan bakar bagi nelayan.
Informasi mengenai perkembangan fasilitas di Dusun Wawu perlu dipastikan melalui data proyek yang secara khusus mencakup lokasi tersebut.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, saat meninjau pembangunan KNMP di Kampung Sima pada 13 Oktober 2026, menyampaikan perkembangan yang dilihatnya di lapangan.
Dalam pemberitaan Sasagu Papua, ia mengatakan, *“Saya lihat progresnya sudah mulai dibangun fondasinya, mereka merencanakan pembangunan dermaga dan pelabuhan perikanan, serta menata tempat untuk stasiun pengisian BBM.”*
Pernyataan tersebut menggambarkan rencana fasilitas yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan operasional nelayan.
Selain menunjang kegiatan melaut, pengembangan fasilitas penanganan hasil tangkapan menjadi aspek penting dalam memperkuat ekonomi perikanan.
Ketersediaan es, tempat penyimpanan yang sesuai, dan sistem distribusi yang memadai dapat membantu menjaga mutu ikan sebelum dipasarkan.
Namun, manfaat tersebut bergantung pada jenis fasilitas yang benar-benar tersedia, kecukupan kapasitas, akses energi, biaya operasional, dan kesiapan pengelola di setiap lokasi KNMP.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menekankan pentingnya pengelolaan fasilitas perikanan secara profesional.
Dalam siaran pers pada 5 Juli 2026, Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura menjelaskan bahwa fasilitas KNMP diharapkan mendukung terbentuknya kawasan ekonomi produktif.
Ia menyatakan, *“Aset yang dibangun adalah aset masyarakat untuk bisa dimanfaatkan, dijaga dan dipergunakan sebaik baiknya.”*
Pernyataan itu menekankan bahwa pembangunan infrastruktur perlu diikuti pemanfaatan dan pemeliharaan yang bertanggung jawab.
Dalam konteks peningkatan nilai ekonomi hasil laut, KKP turut menyoroti peran fasilitas rantai dingin, termasuk gudang beku atau cold storage. Fasilitas tersebut dapat membantu menjaga mutu dan keamanan produk perikanan sehingga hasil tangkapan memiliki peluang lebih baik untuk dipasarkan.
Meski demikian, keberadaan cold storage, pabrik es, atau fasilitas pengolahan tertentu di Kampung Sima dan Dusun Wawu harus merujuk pada dokumen pembangunan masing-masing, bukan semata-mata pada fasilitas yang tersedia di lokasi KNMP lain.
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud, dalam siaran pers yang sama menegaskan pentingnya fungsi pengelola dalam mengoperasikan aset.
Ia mengatakan, *“Tugas pengurus adalah mengoperasionalkan aset tersebut agar berputar menjadi profit yang menguntungkan seluruh anggota koperasi.”*
Pernyataan ini menempatkan tata kelola sebagai faktor penting agar fasilitas yang dibangun tidak berhenti sebagai infrastruktur fisik, melainkan dapat mendukung kegiatan usaha masyarakat.
Dari sisi ekonomi lokal, pembangunan KNMP berpotensi membuka kesempatan bagi warga untuk terlibat dalam kegiatan konstruksi, penyediaan material, jasa transportasi, perdagangan, serta usaha pendukung perikanan. Setelah fasilitas beroperasi, peluang lain dapat berkembang melalui pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi hasil laut.
Namun, besarnya dampak terhadap pendapatan masyarakat akan ditentukan oleh realisasi keterlibatan warga, pola pengadaan, kebutuhan tenaga kerja, dan aktivitas usaha yang benar-benar berjalan.
Agar peluang tersebut dapat berkelanjutan, pengelolaan KNMP membutuhkan kelembagaan yang jelas, sumber daya manusia yang memadai, pembukuan transparan, serta pembagian tanggung jawab dalam pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas.
KKP telah mengembangkan pembekalan bagi pengurus koperasi pengelola KNMP yang mencakup pengetahuan teknis, manajerial, dan akses pembiayaan usaha.
Pendekatan ini relevan sebagai acuan penguatan kapasitas pengelola, tetapi penerapan program pendampingan di Kampung Sima dan Dusun Wawu tetap perlu dikonfirmasi secara spesifik.
Aspek pengawasan pembangunan juga tidak kalah penting.
Dalam publikasi pada 28 November 2025, KKP menjelaskan bahwa pemantauan lapangan diperlukan untuk mencocokkan capaian fisik dengan laporan pengawasan, termasuk dari sisi kualitas, kuantitas, dan jadwal pekerjaan.
Prinsip tersebut penting agar infrastruktur yang dibangun sesuai perencanaan, dapat digunakan dengan aman, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, manfaat KNMP di Kampung Sima dan Dusun Wawu tidak hanya ditentukan oleh selesainya pekerjaan konstruksi. Kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan nelayan, keterlibatan masyarakat setempat, kesiapan pengelola, dukungan operasional, serta akses pasar akan turut menentukan keberlanjutan program.
Dengan perencanaan yang tepat dan pengelolaan yang profesional, KNMP berpotensi menjadi penopang kegiatan perikanan sekaligus membuka peluang penguatan ekonomi masyarakat pesisir di Papua Tengah.
