SUARATANAHPAPUA.COM — Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk kekerasan bersenjata di Tanah Papua. Sikap tersebut disampaikan menyusul meninggalnya Nicholas F. Goselin, seorang pilot asing, dalam peristiwa penembakan di Kabupaten Yahukimo.
Ketua DPP BMP RI, Max Abner Ohee, mengatakan peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius karena mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.
BMP RI menyampaikan duka cita kepada korban dan mendorong aparat penegak hukum mengungkap kasus tersebut secara menyeluruh berdasarkan fakta dan bukti yang ada.
“Kami menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nicholas F. Goselin. Apa pun latar belakang dan motifnya, tindakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia tidak dapat dibenarkan. Kasus ini harus diusut secara tuntas dan pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Max dalam keterangannya di Jayapura, Jumat (28/8/2026).
Menurut Max, peristiwa penembakan tersebut dalam sejumlah pemberitaan dan pernyataan dikaitkan dengan kelompok bersenjata yang disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau TPNPB-OPM Kodap XVI Yahukimo.
Namun, ia menekankan pentingnya proses penyelidikan yang profesional untuk memastikan fakta kejadian serta pihak yang benar-benar bertanggung jawab.
“Kami menyerahkan proses pengungkapan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Jangan sampai masyarakat mengambil kesimpulan sendiri sebelum seluruh fakta dan bukti terungkap. Yang terpenting adalah memastikan siapa yang bertanggung jawab dapat diproses secara hukum,” ujarnya.
Max menilai masyarakat Papua tidak boleh terus menjadi korban konflik dan kekerasan bersenjata. Ia menegaskan berbagai persoalan di Papua semestinya diselesaikan melalui dialog, mekanisme hukum dan jalur konstitusional.
“Kekerasan bersenjata bukan solusi bagi persoalan Papua. Jangan sampai masyarakat sipil terus menjadi korban. Setiap perbedaan pandangan harus disampaikan melalui cara-cara damai dan konstitusional, bukan dengan mengorbankan nyawa manusia,” katanya.
BMP RI juga mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi terkait penembakan tersebut. Masyarakat diminta memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan.
“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Berikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional berdasarkan fakta dan bukti,” ucap Max.
Lebih lanjut, BMP RI mendukung langkah aparat keamanan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Yahukimo maupun wilayah Papua secara umum.
Menurut Max, penanganan kasus tidak hanya penting untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga sebagai langkah mencegah terulangnya aksi kekerasan serupa.
“Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pada saat yang sama keamanan masyarakat juga harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin peristiwa seperti ini kembali terjadi dan menimbulkan korban berikutnya,” ujarnya.
Max turut mengajak tokoh agama, tokoh adat, pemuda, mahasiswa, pemerintah serta seluruh elemen masyarakat Papua untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan mencegah berkembangnya konflik maupun provokasi.
“Papua membutuhkan kedamaian dan rasa aman. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga persatuan, menolak kekerasan dan tidak memberikan ruang bagi tindakan yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Bersatu menjaga Indonesia yang aman dan damai,” pungkasnya.
BMP RI menegaskan bahwa penolakan terhadap kekerasan menjadi bagian dari komitmen untuk menjaga kehidupan masyarakat Papua sekaligus menciptakan kondisi Tanah Papua yang aman, damai dan kondusif.
