SUARATANAHPAPUA.COM – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua), Gracia Josaphat Jobel Mambrasar atau Billy Mambrasar, menjadi salah satu narasumber utama dalam penyusunan strategi perdamaian di Papua.
Billy hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI di Jakarta, Rabu (7/10/2026). Rakornas tersebut mengangkat tema “Optimalisasi Peran Media sebagai Strategi Perdamaian di Papua.”
Selain Billy, Rakornas menghadirkan Kepala Pusat Analis Intelijen Pertahanan Brigjen TNI Efran Gunawan, Kepala Pusat Komunikasi dan Dukungan Intelijen Pertahanan Laksma TNI Azwan Yusuf, serta sejumlah narasumber dari lintas kementerian dan lembaga.
Di antaranya Pakar Sains Perilaku Kementerian Komunikasi dan Digital Ignatius Untung Sumarsono, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, serta perwakilan Dewan Pengawas TVRI.
Billy: Persoalan Papua Tak Semata dari Perspektif Keamanan
Dalam paparannya, Billy menyampaikan bahwa persoalan Papua saat ini tidak dapat dilihat semata-mata dari perspektif keamanan.
Menurut dia, isu sumber daya, pembangunan, kesenjangan sosial, hingga akses masyarakat terhadap kesejahteraan juga menjadi bagian penting yang perlu dijawab.
“Komunikasi politik di Papua tidak boleh berhenti pada narasi, tetapi harus terhubung dengan kesejahteraan masyarakat. Kita perlu mendengar persoalan, menghadirkan solusi nyata, dan menjelaskan hasilnya secara terbuka,” ujar Billy.
Billy juga menilai media sosial dapat menjadi salah satu infrastruktur untuk membangun kembali kepercayaan publik.
Untuk itu, ia memperkenalkan pendekatan Listen–Fix–Explain, yakni mendengar persoalan masyarakat, menghadirkan respons atau solusi, kemudian menjelaskan secara terbuka apa yang telah dilakukan.
“Pada akhirnya, kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui apa yang kita sampaikan, tetapi melalui apa yang kita kerjakan,” lanjutnya.
Usulkan Papua Digital Listening and Response Center
Sebagai bagian dari pendekatan tersebut, Billy mengusulkan pembentukan Papua Digital Listening and Response Center.
Menurutnya, pusat tersebut dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam merespons berbagai persoalan masyarakat yang berkembang di ruang digital.
Billy juga mendorong pembentukan Papua Creative Peace Network, yang melibatkan kreator, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lokal.
Jaringan tersebut diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih humanis, partisipatif, serta dekat dengan kehidupan masyarakat Papua.
Dorong Kolaborasi Lintas Elemen
Billy menekankan pendekatan komunikasi tersebut membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, media, tokoh masyarakat, serta kreator lokal.
Kolaborasi dinilai penting agar komunikasi publik tidak hanya menjadi penyampaian informasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses membangun kepercayaan dan merespons kebutuhan masyarakat.
“Kalau masyarakat merasa didengar, melihat persoalannya direspons, dan mengetahui apa yang sudah dikerjakan, maka komunikasi bisa menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan. Dari situlah perdamaian bisa diperkuat,” kata Billy.
Melalui Rakornas tersebut, Billy menegaskan bahwa pembangunan perdamaian di Papua membutuhkan ekosistem komunikasi yang inklusif, terbuka, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Media, pemerintah, dan masyarakat didorong bergerak bersama agar komunikasi publik dapat menjadi bagian dari upaya membangun Papua yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan.
