LAPORAN : EDI
SUARATANAHPAPUA.COM – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Barat Brigjen Pol. Dr. Sulastiana, S.I.P., M.Si. memimpin kegiatan Sosialisasi Penyusunan Manajemen Risiko di Lingkungan Polri yang diikuti seluruh satuan kerja (satker) dan Polres/Polresta jajaran Polda Papua Barat.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Arfak Polda Papua Barat, Manokwari, Kamis (29/1/2026), dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta penerapan manajemen risiko guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, terukur, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Wakapolda Papua Barat menyampaikan bahwa sosialisasi manajemen risiko ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di lingkungan Polda Papua Barat. Ia menegaskan bahwa dalam dinamika tugas Polri yang semakin kompleks, risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pelaksanaan tugas.
“Manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk membantu Polri mengidentifikasi, menganalisis, menentukan prioritas, serta meminimalisir bahkan menghilangkan risiko, baik dari aspek hukum maupun operasional,” ujar Wakapolda.
Ia juga mengakui bahwa selama ini masih terdapat kebiasaan dalam pelaksanaan tugas yang belum sepenuhnya didasarkan pada pengelolaan risiko secara terstruktur, sehingga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum maupun dampak operasional di lapangan.
Melalui sosialisasi ini, Wakapolda berharap seluruh peserta dapat memahami secara komprehensif Peraturan Manajemen Risiko Polri Tahun 2021 yang saat ini tengah dalam proses revisi oleh Divisi Hukum Mabes Polri. Ia menekankan bahwa manajemen risiko tidak hanya berhenti pada tataran sosialisasi, tetapi harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan.
“Saya menegaskan bahwa manajemen risiko harus dilaksanakan secara realistis dan berjenjang, serta dipahami dengan benar oleh seluruh jajaran,” tegasnya.
Wakapolda juga mengimbau para Pejabat Utama (PJU), Kapolres, dan seluruh personel agar memberikan perhatian serius terhadap penerapan manajemen risiko dengan selalu mempertimbangkan potensi risiko dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.
Sebagai tindak lanjut, kegiatan sosialisasi ini akan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) guna memperdalam pemahaman dan memperkuat implementasi manajemen risiko di lingkungan Polda Papua Barat. (***)
