Suaratanahpapua – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran Kepolisian Daerah (Polda) di wilayah hukum se-Tanah Papua. Kegiatan yang berlangsung di Markas Polda Papua ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah Papua.
Rakor tersebut dihadiri oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kapolda Papua Irjen Patrige Renwarin, Kapolda Papua Barat Irjen Alfred Papare, Kapolda Papua Tengah, Brigjen Jermias Rontini dan Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Audi bertempat Ruang Rastra Samara Mapolda Papua (17/07/2026)
Usai rakor, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan rapat koordinasi tersebut tidak hanya diikuti oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua, tetapi juga melibatkan perwakilan dari Polda Papua Barat, Polda Papua Tengah, dan Polda Papua Barat Daya. Sejumlah peserta mengikuti kegiatan secara langsung maupun melalui sambungan virtual.
Menurut Setyo, pelaksanaan rakor berlangsung secara interaktif dengan berbagai pembahasan terkait penguatan koordinasi, supervisi, serta mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi antara KPK dan kepolisian di wilayah Papua.
“Respons dari jajaran Polda sangat baik. Diskusi dan tanya jawab berlangsung interaktif. Mudah-mudahan setelah ini tahapan koordinasi, supervisi, hingga kolaborasi antara KPK dan jajaran Polda di Tanah Papua dapat terjalin jauh lebih kuat,” ujar Setyo.
Melalui rapat koordinasi ini, KPK berharap sinergi antarpenegak hukum di Tanah Papua semakin optimal sehingga proses pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif. Penguatan koordinasi tersebut juga diharapkan mampu mempercepat penanganan berbagai perkara korupsi di daerah serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Papua.
Ditanya Soal pengawasan Penggunaan dana Otonomi Khusus, Ketua KPK mengatakan akan terus berkoordinasi dengan Kepolisian sehingga memantau dan ikut mengawasi program pemerintah yang dibiayai dana otsus.
“Soal itu kami juga tadi menyampaikam ada semacam pengelolaan dan transparan semacam uang masuk dan uang keluar, sehingga akan terbuka dan otomatis masyarakat tau,” tutupnya.
