SUARATANAHPAPUA.COM – Jayapura – Ketua LSM Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro, mendesak DPRD Mamberamo Raya meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Raya. Menurutnya, daerah tersebut memerlukan perhatian serius, terutama terkait transparansi penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan pelayanan publik.
Dalam keterangannya kepada sejumlah media di kota Jayapura, Kamis (9/7/2026), Panji meminta DPRD mamberamo raya dan DPR Papua bekerja secara cepat dan efektif dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Mamberamo Raya, yang merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Papua.
Menurutnya, sebagai daerah pemekaran, Mamberamo Raya seharusnya menunjukkan kemajuan pembangunan. Namun, ia menilai berbagai persoalan mendasar masih belum terselesaikan.
“Kami meminta DPRD nya bekerja lebih cerdas dan cepat untuk mengkritisi kinerja Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya. Daerah pemekaran seperti Mamberamo Raya harus menjadi perhatian serius agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Panji juga menyoroti penggunaan Dana Otsus di Kabupaten Mamberamo Raya. Ia mendesak DPRD setempat melakukan pendalaman terhadap laporan penggunaan anggaran tersebut karena, menurutnya, proses pengawasan oleh Inspektorat belum berjalan secara terbuka.
Ia menilai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tahun 2025 belum memberikan transparansi yang memadai kepada publik sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas pengawasan terhadap anggaran daerah.
Selain persoalan tata kelola anggaran, Panji mengkritik kondisi pelayanan kelistrikan di Kabupaten Mamberamo Raya yang disebut masih sering mengalami pemadaman. Menurutnya, kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi ketika masyarakat telah memenuhi kewajiban membayar tagihan maupun membeli token listrik.
“Kalau masyarakat sudah membayar listrik, seharusnya pelayanan juga berjalan dengan baik. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena pelayanan listrik terganggu,” katanya.
Panji juga menyinggung persoalan pengadaan bahan bakar solar untuk operasional pembangkit listrik PLN. Ia menduga adanya tarik-menarik kepentingan dalam pengadaan solar yang berdampak pada terganggunya pelayanan listrik kepada masyarakat.
Ia meminta Bupati Mamberamo Raya bersama DPRD mengambil langkah tegas untuk memastikan pasokan solar bagi operasional PLN tidak terganggu sehingga pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan normal.
“Pemerintah daerah harus memastikan kebutuhan solar untuk PLN tersedia. Jangan sampai kepentingan bisnis justru menghambat pelayanan publik. Yang dibutuhkan masyarakat adalah listrik yang menyala secara normal,” tegasnya.
Panji berharap pemerintah daerah segera melakukan pembenahan terhadap tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, serta memastikan pelayanan dasar, termasuk penyediaan listrik, dapat dinikmati masyarakat secara maksimal.
