SUARATANAHPAPUA.COM – Komite Eksekutif Papua menggelar pertemuan koordinasi dengan Deputi Pengembangan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, Ph.D, membahas Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) serta persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus.
Pertemuan berlangsung di Kantor Bappenas, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (19/1/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua dan Pimpinan Komite Eksekutif Papua, yakni Velix Wanggai, Paulus Waterpauw, Ignasius Yogo, dan Billy Mambrasar, beserta jajaran staf Komite Eksekutif.
Usai pertemuan, Velix Wanggai menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal konsolidasi perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua di awal tahun 2026.
“Kementerian PPN/Bappenas mengundang kami, Komite Eksekutif Papua, untuk membahas langkah-langkah konsultasi perencanaan pembangunan nasional di Tanah Papua,” ujar Velix.
Menurutnya, awal tahun menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan, program, anggaran, dan lokasi pembangunan yang dikelola kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
“Pembahasan hari ini masih bersifat makro, menyangkut arah besar pembangunan nasional di Tanah Papua dari perspektif ekonomi, sosial, keamanan, hingga ekologi, termasuk hutan, masyarakat adat, dan hak wilayah,” jelasnya.
Velix menegaskan Komite Eksekutif Papua dan Bappenas sepakat pentingnya penyatuan pandangan dalam melihat kontribusi Papua terhadap target nasional, sekaligus mempercepat pengurangan kesenjangan antara kawasan timur dan barat Indonesia. Ia menambahkan, Komite Eksekutif Papua telah memiliki Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua periode 2025–2029 yang akan menjadi acuan konsolidasi teknokratik lanjutan bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Kami menargetkan Februari hingga Maret sudah terlaksana konsolidasi perencanaan Papua untuk 2027, sekaligus konsolidasi program yang berjalan pada 2026,” pungkas Velix.
Paulus Waterpauw: Kemiskinan Ekstrem Jadi Akar Persoalan Papua, Perlu Energi dan Musrenbang yang Murni dari Aspirasi Rakyat
Sementara itu, Anggota Komite Eksekutif Papua, Komjen Pol (p) Paulus Waterpauw M.si, menekankan bahwa kemiskinan ekstrem merupakan akar persoalan utama yang menghambat percepatan pembangunan di Papua.
“Pendapatan masyarakat Papua masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini menjadi pemicu berbagai persoalan sosial hingga gangguan keamanan,” ujar Paulus.
Menurutnya, penanganan kemiskinan ekstrem harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan stabilitas sosial. Ia menilai, jika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, maka potensi konflik akan menurun.
“Kalau perut kenyang dan penghasilan ada, pikiran tenang, masyarakat bisa bekerja dan membangun kehidupannya dengan baik,” tegasnya.
Paulus juga menyoroti pentingnya ketersediaan sumber energi listrik sebagai fondasi masuknya investasi ke Papua. Banyak potensi sumber daya alam, kata dia, belum tergarap optimal akibat keterbatasan infrastruktur kelistrikan.
“Kalau listrik tersedia, investasi akan masuk. Industri besar hingga industri rumah tangga bisa berkembang,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya Musrenbang yang benar-benar bersifat bottom-up dan mencerminkan aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga provinsi, tanpa dibebani kepentingan politik.
“Musrenbang harus bicara kepentingan rakyat secara murni. Apa yang dibutuhkan masyarakat—air bersih, jalan, listrik, sekolah, puskesmas—itulah yang harus diwujudkan,” ujarnya.
Ignasius Yogo: Isu Keamanan Tidak Menghambat Pembangunan Papua
Pandangan serupa disampaikan Anggota Komite Eksekutif Papua lainnya, Letjend TNI Purn Ignasius Yogo Triyono. Ia menilai pertemuan dengan Bappenas sebagai momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan Papua lebih fokus dan terarah.
“Bappenas adalah pusat perencanaan pembangunan nasional. Semua arah kebijakan pembangunan Papua bermula dari sini,” kata Ignasius.
Ia menegaskan bahwa isu keamanan tidak seharusnya menjadi hambatan utama pembangunan Papua. Berdasarkan pengalamannya bertugas di Papua, kondisi keamanan secara umum terkendali.
“Memang ada daerah tertentu yang berkonflik, tetapi jumlahnya terbatas dan dapat ditangani oleh TNI dan Polri. Papua secara umum aman,” tegasnya.
Sebagai anggota Komite Eksekutif Papua yang membidangi politik, hukum, dan keamanan (Polhukam), Ignasius memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan.
“Keamanan dan kesejahteraan harus dibangun bersamaan. Jika keduanya berjalan seiring, dampaknya akan sangat positif bagi masyarakat Papua,” ujarnya.
Komite Eksekutif Papua menegaskan komitmennya untuk terus mengawal, mengawasi, dan memastikan pembangunan Papua berjalan berkelanjutan, adil, dan benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
