SUARATANAHPAPUA.COM – Kritik boleh saja namun jangan berlebihan, dan harus dalam koridor. Seperti yang terjadi saat KEP mendapat kritikan dan masukan saran dari Tokoh Agama dan Masyarakat Pendeta Dr Yones Wenda.
Tanggapan datang dari dari Ketua KEPP Otsus, Velix Wanggai dan Anggota Paulus Waterpauw. Velix menanggapi desakan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama Papua yang meminta agar Komite Eksekutif segera turun langsung ke Tanah Papua pasca dilantik Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2025 lalu.
Velix menegaskan bahwa meskipun secara kelembagaan KEPP Otsus masih banyak beraktivitas di Jakarta, hal tersebut tidak berarti Komite Eksekutif pasif atau tidak bekerja. Selama hampir tiga bulan terakhir, KEPP Otsus disebut terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah daerah serta tokoh-tokoh masyarakat Papua melalui berbagai saluran.
“Komite Eksekutif Papua tetap membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat selama tiga bulan ini melalui beragam cara,” ujar Velix.
Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah pimpinan Komite Eksekutif telah lebih dahulu turun ke Papua secara individual untuk melakukan belanja masalah serta menyerap aspirasi masyarakat di berbagai wilayah.
Sebagai organisasi yang baru dibentuk, menurut Velix, KEPP Otsus saat ini tengah memfokuskan diri pada penguatan kelembagaan, sembari melakukan konsolidasi perencanaan kebijakan percepatan pembangunan Papua di tingkat pusat. Langkah-langkah strategis dan teknis, baik di pusat maupun di daerah, telah disiapkan dan mulai dijalankan sejak Januari 2026.
Velix menegaskan, KEPP Otsus sangat terbuka terhadap aspirasi, masukan, dan kerja sama dari berbagai tokoh Papua demi menyukseskan percepatan pembangunan di enam provinsi di Tanah Papua.
Paulus Waterpauw: KEPP Otsus bukan lembaga eksekutor, melainkan lembaga yang berfungsi memediasi
Sementara itu, Anggota Komite Eksekutif Papua Bidang Investasi dan Ekonomi, Paulus Waterpauw, meminta masyarakat serta para tokoh agama, adat, pemuda, dan perempuan di Papua untuk bersabar dan mengikuti dinamika kerja Komite Eksekutif.
Menurut Paulus, saat ini KEPP Otsus sedang mempertegas konsepsi kelembagaan agar seluruh unsur dapat bergerak bersama secara terkoordinasi.
“Kami tidak hanya bekerja di Jakarta, tetapi juga menyusun personal-personal yang ada di ibu kota provinsi dan kabupaten. Itu yang membuat kami masih berada di Jakarta untuk konsolidasi, koordinasi, dan rapat-rapat,” jelas Paulus.
Ia menambahkan bahwa pembagian tugas di antara 10 anggota Komite Eksekutif telah dilakukan, dan masing-masing anggota sudah mulai bekerja sesuai bidangnya.
Paulus menyebutkan, sejumlah anggota Komite Eksekutif telah turun langsung ke berbagai wilayah Papua, antara lain Manokwari, Sorong, Jayapura, Wamena, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Yalimo, Biak, Yapen, Lanny Jaya, hingga wilayah Pegunungan Tengah.
“Artinya, pergerakan ini menyeluruh. Kami juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta membangun komunikasi dengan para gubernur, bupati, dan wali kota,” ujarnya.
Paulus menegaskan bahwa KEPP Otsus bukan lembaga eksekutor, melainkan lembaga yang berfungsi memediasi, memfasilitasi, dan mengoordinasikan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kami hadir untuk menjembatani kepentingan masyarakat Papua dan pemerintah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami akan hadir secara menyeluruh di Tanah Papua,” tegasnya.
Kritik Tokoh Agama Papua
Sebelumnya, Tokoh Agama dan Masyarakat Pegunungan Tengah Papua, Pendeta Dr. Yones Wenda, melontarkan kritik keras terhadap kinerja KEPP Otsus Papua yang dinilai belum maksimal sejak dilantik Presiden pada Oktober 2025.
Dalam wawancara dengan wartawan di Jayapura, Pendeta Yones menyampaikan keprihatinannya karena Komite Eksekutif Otsus Papua dinilai masih terlalu banyak beraktivitas di Jakarta dan belum turun langsung ke Tanah Papua untuk melihat serta menangani persoalan masyarakat.
“Kami mengimbau Komite Eksekutif Percepatan Otsus Papua yang sudah dilantik sejak Oktober 2025, tetapi sampai sekarang belum bekerja maksimal. Kami minta sepuluh pimpinan Komite segera turun ke Papua,” tegas Yones.
Menurutnya, kehadiran langsung Komite Eksekutif Otsus sangat dinantikan masyarakat Papua karena lembaga tersebut berperan sebagai jembatan antara rakyat Papua dan pemerintah pusat.
“Jangan terlalu lama di Jakarta. Masyarakat Papua menunggu kehadiran Komite ini,” tambahnya.
Tentang KEPP Otsus Papua
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dibentuk dan dilantik Presiden Republik Indonesia untuk mengawal, mensinkronkan, mengharmonisasikan, mengevaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di enam provinsi Papua.
KEPP Otsus bekerja di bawah koordinasi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan fokus memastikan dana dan kebijakan Otsus memberikan dampak nyata bagi Orang Asli Papua (OAP).
Hingga berita ini diturunkan, kritik dari tokoh agama Papua tersebut masih menjadi perhatian publik, seiring harapan agar KEPP Otsus segera memperkuat kehadiran dan perannya secara langsung di Tanah Papua.
