SUARATANAHPAPUA.COM – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kampung Doubo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Papua, diarahkan untuk memperkuat sarana pendukung dan rantai usaha perikanan masyarakat pesisir.

Kehadiran fasilitas perikanan tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan, penyimpanan, dan pemasaran hasil tangkapan nelayan, terutama dalam menghadapi persoalan akses pasar dan biaya distribusi yang menjadi tantangan pengembangan ekonomi perikanan di wilayah kepulauan.

Kampung Doubo merupakan salah satu dari 10 kampung yang berada di Distrik Supiori Timur. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Supiori, wilayah tersebut mencakup Doubo, Yawerma, Wombonda, Marsram, Duber, Sauyas, Wafor, Sorendiweri, Waryesi, dan Syurdori.

Persoalan Pasar dan Distribusi Masih Menjadi Tantangan

Persoalan pemasaran, fluktuasi harga ikan, serta tingginya biaya transportasi menjadi bagian dari tantangan yang dihadapi pelaku usaha perikanan di Supiori.

Dalam pemberitaan Kompas.com mengenai pengembangan ekonomi biru berbasis kampung di Supiori, salah satu pengelola koperasi bernama Wilson menyampaikan bahwa usaha perikanan menghadapi kendala pasar, perubahan harga ikan, dan biaya transportasi. Pengelolaan keuangan juga disebut menjadi tantangan yang perlu diperbaiki agar kelembagaan ekonomi masyarakat dapat berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan nelayan tidak berhenti setelah ikan berhasil ditangkap. Hasil tangkapan masih harus ditangani, disimpan, dipasarkan, dan didistribusikan dengan mempertimbangkan mutu produk serta biaya transportasi.

Bagi nelayan di wilayah kepulauan, jarak menuju pusat pasar dapat memengaruhi biaya distribusi dan margin pendapatan yang diterima. Ketika hasil tangkapan harus dibawa keluar kampung untuk memperoleh pembeli, ongkos perjalanan menjadi salah satu komponen yang perlu diperhitungkan dalam kegiatan usaha.

KNMP Dikembangkan dengan Pendekatan Kluster

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Februari 2026 menyatakan telah mengerahkan 87 surveyor untuk melakukan survei lokasi pembangunan KNMP di lima provinsi di Pulau Papua.

Survei tersebut mencakup kesiapan lahan, aspek sosial ekonomi, keberadaan nelayan aktif, aktivitas perikanan tangkap, komitmen pemerintah daerah, serta potensi usaha dan bisnis perikanan di setiap lokasi.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyatakan bahwa pembangunan KNMP perlu memperhatikan kondisi setiap lokasi. Setelah lokasi dinyatakan layak, KKP akan menyusun dokumen perencanaan dan melanjutkan proses pengadaan.

KKP juga menjelaskan bahwa model KNMP pada 2026 dikembangkan dalam bentuk kluster yang saling terhubung secara ekonomi.

Dalam skema tersebut, KNMP hub dirancang sebagai pusat konsolidasi dan pengolahan hasil perikanan yang dilengkapi fasilitas seperti cold storage. Sementara itu, KNMP penyangga berfungsi sebagai lokasi pengumpulan hasil tangkapan nelayan dengan fasilitas pendaratan dan rantai dingin awal.

Hasil perikanan selanjutnya dihubungkan dengan sentra logistik dan jalur distribusi menuju pasar regional, nasional, hingga ekspor.

Model tersebut ditujukan untuk memperkuat rantai pasok, meningkatkan efisiensi distribusi, dan menambah nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan.

Fasilitas Penampungan Tidak Otomatis Menentukan Harga Ikan

Kehadiran fasilitas penampungan dalam KNMP perlu dipahami sebagai bagian dari dukungan terhadap rantai usaha perikanan, bukan sebagai penentu otomatis harga ikan.

Harga ikan tetap dipengaruhi oleh interaksi pasokan dan permintaan, kualitas dan jenis komoditas, musim penangkapan, kondisi pasar, serta mekanisme perdagangan.

Namun, fasilitas penyimpanan dan penanganan hasil tangkapan dapat memberikan pilihan tambahan bagi nelayan. Ketika pasar lokal belum mampu menyerap seluruh produksi, fasilitas yang berfungsi dengan baik berpotensi membantu menjaga mutu hasil tangkapan sebelum disalurkan melalui jalur pemasaran berikutnya.

Pengalaman pengembangan ekonomi berbasis kampung di Supiori menunjukkan pentingnya dukungan tersebut. Dalam pemberitaan Kompas.com, fasilitas penyimpanan ikan yang dikembangkan melalui koperasi di Kampung Rayori disebut membantu menjaga mutu hasil tangkapan sebelum dipasarkan ke Biak.

Dalam praktik lainnya, hasil tangkapan dikumpulkan, ditimbang, dicatat, dan dibayarkan melalui koperasi. Mekanisme tersebut dapat membantu mengurangi beban nelayan dalam menangani seluruh proses distribusi keluar daerah secara mandiri.

Biaya Logistik Memengaruhi Hasil Bersih Nelayan

Biaya transportasi menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha perikanan di Supiori.

Kompas.com melaporkan pengalaman nelayan yang sebelumnya harus membawa satu atau dua cool box ikan ke Biak dengan biaya perjalanan sekitar Rp400.000. Setelah sebagian proses pemasaran diambil alih koperasi, beban tersebut dapat ditekan.

Pengalaman tersebut merupakan gambaran dari kawasan yang diberitakan dan tidak dapat secara otomatis dijadikan patokan biaya transportasi seluruh nelayan di Supiori, termasuk nelayan di Kampung Doubo.

Meski demikian, kondisi tersebut memperlihatkan hubungan antara biaya distribusi dan hasil bersih yang diterima nelayan. Semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk membawa hasil tangkapan ke pasar, semakin besar pula komponen pengeluaran yang perlu diperhitungkan dalam usaha perikanan.

Dalam konteks itu, pembangunan KNMP Doubo tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bangunan fisik, tetapi juga kesiapan mata rantai pendukung agar hasil tangkapan dapat ditangani dan dipasarkan secara lebih efisien.

Pengelolaan Menjadi Faktor Penting Keberhasilan KNMP

Ketersediaan fasilitas tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan pemasaran hasil perikanan.

Dalam proses survei lokasi KNMP, KKP menekankan pentingnya asesmen sosial ekonomi masyarakat, termasuk kondisi usaha perikanan, struktur biaya, potensi pemasaran hasil tangkapan, infrastruktur pendukung, utilitas, dan risiko bencana.

Setelah fasilitas tersedia, tantangan berikutnya adalah memastikan sarana tersebut digunakan secara optimal dan terhubung dengan rantai usaha perikanan.

Pengelolaan fasilitas membutuhkan tata kelola yang jelas, mekanisme penampungan yang baik, penanganan mutu ikan, akses pembeli, serta sistem distribusi yang sesuai dengan kondisi geografis Supiori.

Pengalaman Koperasi Indami Center di Supiori juga menunjukkan pentingnya kelembagaan masyarakat. Dalam pemberitaan Kompas.com, koperasi tersebut berkembang dari kebutuhan masyarakat untuk mengumpulkan hasil tangkapan dan menghubungkannya dengan pasar.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan penguatan kelembagaan ekonomi perlu berjalan beriringan agar fasilitas yang tersedia dapat memberikan manfaat berkelanjutan.

KNMP Doubo dan Potensi Ekonomi Masyarakat Pesisir

Bagi masyarakat nelayan di Kampung Doubo, fasilitas yang lebih dekat dengan lokasi aktivitas perikanan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai ekonomi hasil laut.

Ketika hasil tangkapan dapat dikumpulkan, ditangani, dan disalurkan melalui mekanisme yang lebih terorganisasi, nelayan berpotensi memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan jalur pemasaran.

Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada pengelolaan KNMP setelah pembangunan selesai. Ketersediaan fasilitas perlu diikuti dengan keterhubungan kepada pembeli, pengelolaan rantai dingin, pencatatan hasil tangkapan, tata kelola kelembagaan, dan akses transportasi yang mendukung.

Dengan pendekatan tersebut, KNMP Doubo dapat dipandang sebagai bagian dari upaya membangun rantai usaha perikanan yang menghubungkan nelayan dengan pasar, bukan sekadar pembangunan sarana fisik.

Keberhasilan program pada akhirnya tidak hanya diukur dari berdirinya fasilitas, tetapi juga dari sejauh mana sarana tersebut digunakan masyarakat, membantu menjaga mutu hasil tangkapan, memperluas akses pasar, dan mendukung efisiensi rantai distribusi bagi keluarga nelayan di Supiori.