SUARATANAHPAPUA.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi bahwa sekitar 60 persen siswa sekolah dasar (SD) di daerah tersebut naik kelas namun belum mampu membaca dan menulis.
Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, menegaskan bahwa data tersebut tidak dapat dipahami sebagai gambaran menyeluruh kondisi pendidikan di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari evaluasi terbatas yang dilakukan oleh Yayasan Rumsram Biak atas permintaan langsung pemerintah daerah.
Menurutnya, evaluasi tersebut merupakan langkah koreksi internal untuk mengetahui kondisi riil proses belajar mengajar di lapangan, bukan survei komprehensif seluruh sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Ini permintaan saya untuk mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar berjalan. Kita harus tahu kondisi riil di lapangan,” ujar Bupati, Sabtu (14/2/2026).
Pemerintah daerah menilai penarikan kesimpulan umum dari data terbatas tersebut tidak memenuhi prinsip objektivitas metodologi dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Evaluasi dimaksud digunakan sebagai alat ukur awal untuk menentukan arah kebijakan pembenahan pendidikan.
Bupati menyampaikan bahwa persoalan kemampuan literasi dasar siswa merupakan akumulasi masalah dalam kurun lima hingga sepuluh tahun terakhir, sehingga tidak dapat dianggap sebagai persoalan yang muncul secara tiba-tiba.
“Kondisi hari ini adalah cerminan dari proses beberapa tahun lalu. Jadi ini bukan masalah yang baru terjadi sekarang,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan melakukan pembenahan menyeluruh mulai dari input, proses hingga output pendidikan. Salah satu fokus utama adalah penertiban tenaga pendidik, khususnya terkait kehadiran guru di tempat tugas.
Bupati menyoroti adanya guru yang ditugaskan di kampung namun menetap di kota dengan alasan nota dinas. Ia menegaskan seluruh guru harus kembali bertugas sesuai Surat Keputusan (SK) penempatan.
“Kalau ditugaskan di kampung, harus mengajar di kampung sesuai SK. Tidak bisa menggunakan nota dinas untuk tinggal di kota,” tegasnya.
Pemerintah juga menyiapkan sanksi tegas hingga pemberhentian bagi tenaga pendidik yang tidak melaksanakan kewajibannya.
Selain itu, Pemkab menetapkan kebijakan bahwa siswa yang belum mampu membaca dan menulis tidak akan dinaikkan kelas. Kenaikan kelas akan berbasis pada penguasaan kemampuan dasar literasi.
Menanggapi isu yang viral, Bupati meminta masyarakat tidak memanfaatkan persoalan tersebut untuk kepentingan politik. Ia menegaskan evaluasi yang dilakukan merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam melihat kondisi riil pendidikan untuk diperbaiki.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menegaskan komitmennya meningkatkan mutu pendidikan secara nyata, terukur dan berkelanjutan, serta mengajak seluruh pihak menyampaikan informasi secara berimbang demi kepentingan generasi Yapen ke depan.
