Warga Lokal Terlibat dalam KNMP Sima–Wabu, Catatan Teknis Pembangunan Perlu Ditindaklanjuti

LAP: ANTO

SUARATANAHPAPUA.COM – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kampung Sima dan Dusun Wabu, Papua Tengah, diharapkan tidak hanya memperkuat infrastruktur perikanan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir melalui keterlibatan tenaga kerja dan pemasok lokal.

Namun, manfaat program tersebut tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian pembangunan fisik. Pengawasan kualitas konstruksi, pemenuhan spesifikasi teknis, serta kesiapan pengelola menjadi faktor penting agar fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh nelayan.

Berdasarkan hasil inspeksi pembangunan yang menjadi bahan pemberitaan, pekerjaan fisik secara umum dilaporkan berjalan sesuai rentang waktu yang direncanakan. Meski demikian, masih terdapat kendala peralatan dan material serta catatan mengenai spesifikasi teknis yang perlu ditindaklanjuti oleh penyedia pekerjaan.

Kondisi ini menegaskan pentingnya pengawasan secara berkala untuk memastikan hasil pembangunan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB), gambar kerja, spesifikasi teknis, dan standar keselamatan.

Pekerja Lokal Dilibatkan dalam Pembangunan

Keterlibatan masyarakat setempat menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan KNMP Sima–Wabu. Sebagian tenaga kerja dan pemasok material dilaporkan berasal dari lingkungan sekitar, sehingga proyek ini membuka peluang penghasilan bagi warga serta kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk masuk dalam rantai pasok pembangunan.

Meski demikian, besarnya dampak ekonomi bagi masyarakat masih perlu diukur melalui data jumlah pekerja lokal, nilai pengadaan material dari pemasok setempat, serta pendapatan yang benar-benar diterima warga.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nabire, Anton Pekei, sebelumnya menjelaskan bahwa pembangunan enam KNMP di wilayahnya diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi nelayan.

Dalam laporan ANTARA Papua Tengah pada 11 Agustus 2026, Anton menyampaikan target penurunan biaya operasional nelayan hingga 15 persen dan peningkatan pendapatan bersih hingga 20 persen melalui program tersebut.

Target itu menjadi salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi manfaat program. Namun, realisasinya di Sima–Wabu tetap memerlukan pengukuran setelah fasilitas beroperasi.

Pengawasan Konstruksi Harus Ditindaklanjuti

Dalam pelaksanaan pembangunan, Letkol Aliyanto dari Satgas KNMP menekankan pentingnya kepatuhan terhadap RAB dan spesifikasi teknis.

Catatan hasil inspeksi, termasuk yang berkaitan dengan material dan metode pengerjaan, perlu ditindaklanjuti agar hasil akhir sesuai dengan perencanaan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, penyedia pekerjaan perlu melakukan perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan menjadi semakin penting karena pembangunan di wilayah pesisir dapat menghadapi tantangan distribusi material, keterbatasan peralatan, serta kondisi cuaca.

Percepatan pekerjaan, karena itu, perlu berjalan seiring dengan pemenuhan standar kualitas konstruksi dan keselamatan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya menjelaskan bahwa pembangunan KNMP secara nasional dilaksanakan melalui tahapan yang mencakup pengawasan dan pendampingan sejak perencanaan hingga program berjalan.

Dalam siaran pers pada 15 September 2025, KKP menyebut pembangunan tahap pertama di setiap lokasi direncanakan berlangsung sekitar 3,5 bulan.

Meski demikian, kebijakan pengawasan secara nasional tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh pekerjaan di Sima–Wabu telah memenuhi spesifikasi. Kepastian tersebut tetap membutuhkan hasil pemeriksaan teknis dan tindak lanjut di lapangan.

Aspek Lingkungan dan Hak Ulayat Turut Diperhatikan

Selain kualitas konstruksi, kondisi lingkungan dan penerimaan masyarakat juga menjadi perhatian dalam peninjauan pembangunan KNMP Sima–Wabu.

Letkol Aliyanto menyampaikan bahwa pada titik-titik yang ditinjau, tim tidak menemukan terumbu karang maupun mangrove di area pekerjaan. Ia juga menyatakan tidak menemukan kendala terkait hak ulayat dan dukungan masyarakat selama peninjauan tersebut.

Temuan itu perlu dipahami sesuai ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan. Kondisi pada titik yang ditinjau tidak dapat langsung digeneralisasi untuk seluruh kawasan pesisir di sekitarnya.

Oleh karena itu, komunikasi dengan masyarakat setempat dan pemantauan lingkungan tetap diperlukan selama pembangunan berlangsung. Langkah ini penting untuk memastikan proyek memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan kondisi lingkungan pesisir.

Kapal dan Alat Tangkap Disiapkan untuk Mendukung Operasional

Setelah konstruksi selesai, tahapan lanjutan yang direncanakan mencakup dukungan kapal perikanan, mesin, dan alat tangkap.

Gunawan Wibisono dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP menjelaskan bahwa pengurus koperasi juga direncanakan mendapatkan pendampingan dari Satgas Operasional.

Dukungan tersebut diperlukan agar infrastruktur yang dibangun dapat terhubung langsung dengan kegiatan usaha perikanan. Keberadaan bangunan saja belum cukup apabila sarana penangkapan belum tersedia, pengelolaan koperasi belum siap, atau fasilitas belum dimanfaatkan secara produktif.

KKP juga menaruh perhatian pada kesiapan sumber daya manusia yang akan mengelola kawasan tersebut.

Dalam siaran pers pada 7 Juli 2026, Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menegaskan pentingnya peran pengelola KNMP sebagai penggerak kawasan pesisir. Pernyataan tersebut sejalan dengan kebutuhan penguatan kapasitas pengelola agar fasilitas dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Untuk Sima–Wabu, kesiapan operasional perlu dilihat dari kemampuan pengurus koperasi, pembagian tanggung jawab, kesiapan unit usaha, serta mekanisme pemeliharaan fasilitas setelah diserahterimakan.

Keberhasilan KNMP Diukur dari Manfaat bagi Nelayan

Pembangunan KNMP Sima–Wabu pada akhirnya perlu dinilai melalui keterhubungan antara kualitas bangunan, ketersediaan sarana perikanan, dan kemampuan masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut.

Kendala peralatan dan material perlu diselesaikan, sementara catatan inspeksi mengenai spesifikasi teknis harus ditindaklanjuti sebelum pekerjaan dinyatakan memenuhi persyaratan.

Pada saat yang sama, persiapan koperasi, pendampingan pengelola, dan penyediaan sarana perikanan perlu dipastikan agar fasilitas dapat beroperasi sesuai peruntukannya.

Evaluasi setelah operasional berjalan juga diperlukan untuk mengukur manfaat nyata program, antara lain melalui tingkat pemanfaatan fasilitas, aktivitas penangkapan, pemasaran hasil laut, keterlibatan tenaga kerja lokal, serta perubahan pendapatan nelayan.

Dengan demikian, keberhasilan KNMP di Sima–Wabu tidak cukup diukur dari rampungnya pembangunan fisik. Pengawasan konstruksi yang konsisten, keterlibatan masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, dan kesiapan pengelolaan menjadi faktor penentu agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan dan memperkuat ekonomi pesisir Papua Tengah.