SUARATANAHPAPUA.COM – Pemerintah Kabupaten Tambrauw mulai mengembangkan sektor kelautan dan perikanan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kampung Jokte, Distrik Sausapor.
Peletakan batu pertama yang melibatkan Bupati Tambrauw Yeskiel Yesnath menjadi langkah awal pembangunan sarana pendukung untuk memperkuat kegiatan usaha nelayan dan membuka peluang ekonomi masyarakat pesisir.
Bupati Yeskiel Yesnath menyebut pembangunan KNMP sebagai langkah strategis untuk mendorong kemajuan sektor perikanan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.
Dalam pemberitaan ANTARA Papua Tengah pada 16 Oktober 2026, ia mengatakan, “Ini boleh jadi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pertama di Kabupaten Tambrauw. Kita berharap ke depan akan ada pembangunan kampung nelayan berikutnya di wilayah pesisir lainnya.”
Tambrauw memiliki potensi sumber daya laut yang dapat dikembangkan untuk mendukung perekonomian masyarakat.
Potensi perikanan, termasuk berbagai jenis tuna dan biota laut lainnya, membutuhkan dukungan sarana produksi, penanganan hasil tangkapan, penyimpanan, serta pemasaran agar dapat memberikan nilai tambah bagi nelayan.
Pemanfaatan potensi tersebut juga perlu memperhatikan keberlanjutan sumber daya laut dan kebutuhan masyarakat pesisir.
Yeskiel menegaskan bahwa pembangunan sarana perikanan perlu diikuti kesiapan masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha yang tersedia.
“Peluang ini harus dikelola dengan baik agar dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kita ingin nelayan Tambrauw menjadi pelaku utama dalam pengembangan usaha perikanan dan kelautan,” ujarnya, sebagaimana dikutip ANTARA.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya keterlibatan aktif nelayan agar pembangunan tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat mengembangkan usaha secara mandiri.
KNMP Jokte direncanakan dilengkapi enam bangunan utama, dermaga, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan.
Fasilitas yang disebut dalam paparan pembangunan mencakup gudang beku, gudang es, pabrik es, sentra kuliner, serta rencana bantuan 10 unit perahu nelayan.
Rincian seluruh bangunan dan tahapan penyediaannya perlu mengacu pada dokumen teknis pelaksanaan agar setiap fasilitas yang direncanakan dapat dipastikan sesuai dengan kebutuhan setempat.
Gudang beku, gudang es, dan pabrik es berpotensi mendukung penjagaan mutu ikan setelah ditangkap.
Ketersediaan fasilitas rantai dingin dapat membantu mengurangi risiko penurunan kualitas hasil tangkapan sebelum didistribusikan atau dipasarkan.
Sementara itu, dermaga dapat menunjang aktivitas pendaratan perahu dan bongkar muat ikan.
Manfaat fasilitas tersebut akan bergantung pada kesiapan operasional, pasokan energi, pemeliharaan, biaya layanan, serta pengelolaan yang sesuai kebutuhan nelayan.
Selain mendukung kegiatan melaut, KNMP juga diarahkan untuk membuka peluang usaha di sekitar kawasan.
Sentra kuliner berpotensi menjadi ruang kegiatan ekonomi bagi warga, termasuk perempuan dan mama-mama setempat, melalui pengolahan maupun penjualan makanan berbasis hasil perikanan.
Adapun bantuan perahu diharapkan memperkuat sarana penangkapan ikan.
Namun, besarnya manfaat ekonomi yang dihasilkan tetap perlu dilihat setelah fasilitas beroperasi dan masyarakat mulai memanfaatkannya.
Bagi masyarakat Kampung Jokte, pembangunan KNMP diharapkan dapat memperluas akses terhadap sarana perikanan dan kesempatan usaha.
Apresiasi serta harapan Oktovianus Yesnath, tokoh masyarakat sekaligus nelayan Kampung Jokte, menjadi bagian penting untuk menggambarkan perspektif warga terhadap program tersebut.
Secara nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan KNMP sebagai kawasan yang mengintegrasikan sarana produksi, penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.
Dalam keterangan resmi pada 5 Juli 2026, KKP menjelaskan pentingnya penguatan kapasitas pengurus dan pengelolaan aset.
Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura menyatakan, “Aset yang dibangun adalah aset masyarakat untuk bisa dimanfaatkan, dijaga dan dipergunakan sebaik baiknya.”
Pernyataan itu menekankan bahwa pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas merupakan bagian penting dari keberhasilan program.
Aspek transparansi pembangunan juga menjadi perhatian KKP.
Dalam publikasi pada 28 November 2025, KKP menjelaskan bahwa pemantauan lapangan diperlukan untuk memeriksa kesesuaian antara kondisi fisik pekerjaan dan laporan pengawasan.
Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas, akuntabilitas, serta kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip serupa penting diterapkan dalam setiap tahapan pembangunan KNMP, termasuk di Kampung Jokte.
Setelah pembangunan selesai, tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah, masyarakat pemilik ulayat, nelayan, dan unsur pelaksana perlu berkoordinasi dalam menentukan tata kelola, pembagian tanggung jawab, biaya operasional, perawatan peralatan, serta mekanisme pemanfaatan fasilitas.
Penguatan kapasitas nelayan, kelembagaan usaha, dan akses pasar juga diperlukan agar hasil tangkapan dapat terserap dengan baik dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Peletakan batu pertama KNMP Jokte menjadi awal pengembangan sarana pendukung perikanan di Kabupaten Tambrauw.
Keberhasilan program nantinya tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan, tetapi juga dari kemampuan fasilitas mendukung aktivitas nelayan, memperluas kesempatan usaha warga, dan membangun pengelolaan ekonomi pesisir yang produktif serta berkelanjutan.***
