SUARATANAHPAPUA.COM – Hari Tani Nasional, Masyarakat Adat Walsa dan Farmanggem Dorong Ketahanan Pangan Berbasis Lumbung Desa Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-66, Kepala Suku Walsa dan Farmanggem, Bonifasius Muenda, menggelar diskusi adat mengenai ketahanan pangan bersama masyarakat di Kampung Kwimi, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Papua.
Diskusi tersebut turut dihadiri Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Distrik Arso. Kegiatan ini membahas upaya membangun ketahanan pangan berbasis lumbung desa sekaligus mendorong masyarakat adat menjadi penggerak pengembangan pangan di wilayahnya.
Bonifasius mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman kelompok tani dan masyarakat mengenai pentingnya membangun lumbung pangan di tingkat kampung.
“Kami buat acara ini supaya kelompok tani dan masyarakat kita paham dan mengerti pentingnya lumbung pangan untuk desa. Karena kami ingin berdaulat pangan,” ujar Bonifasius dalam diskusi di Kampung Kwimi, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, persoalan ketahanan pangan menjadi tantangan yang dihadapi banyak negara. Karena itu, masyarakat di Keerom yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dinilai perlu mengambil peran dalam memperkuat ketersediaan pangan dari tingkat keluarga hingga kampung.
Bonifasius juga mendorong masyarakat adat Walsa dan Farmanggem memanfaatkan dukungan pemerintah yang saat ini mengembangkan berbagai program pertanian dengan membuka kembali lahan serta mengaktifkan kelompok-kelompok tani yang sebelumnya tidak lagi berjalan.
Ia mencontohkan pengembangan lumbung pangan di Merauke melalui Program Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, masyarakat Keerom tidak harus memulai dalam skala besar, tetapi dapat mengembangkan ketahanan pangan dari tingkat keluarga dan kampung.
“Kami tidak menolak PSN. Tapi untuk kita di sini minimal yang kecil-kecil dulu, yang penting pangan keluarga bisa terpenuhi,” katanya.
Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Bonifasius juga mengaitkan penguatan ketahanan pangan lokal dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, hasil pertanian masyarakat dapat menjadi salah satu sumber bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan makanan, termasuk bagi anak-anak sekolah.
Ia menilai program MBG perlu didukung dengan peningkatan produksi pangan masyarakat di tingkat lokal.
“Programnya tidak salah, tetapi oknum yang mengelola itu yang salah. Ini program bagus, jadi harus kita dukung dengan daulat pangan,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan kehadiran penyuluh pertanian untuk mendapatkan pendampingan terkait pengelolaan lahan, peningkatan produksi, hingga pengembangan kelompok tani.
“Saatnya bertanya dan koordinasi dengan petugas yang datang. Mereka hadir untuk kebaikan kita semua. Mari kita mulai dari sini untuk kesejahteraan pangan di rumah kita masing-masing,” tuturnya.
Penyuluh Siap Dampingi Petani
Sementara itu, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Arso, Siprianus Sulu, mengatakan swasembada pangan dan optimalisasi lahan saat ini menjadi salah satu agenda utama Kementerian Pertanian.
Menurutnya, penguatan produksi pangan dalam negeri diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor sekaligus memberikan dampak positif bagi petani dan masyarakat.
“Kami siap mendampingi bapak dan ibu sekalian. Kami akan memberikan bimbingan dan pelatihan yang memadai,” kata Siprianus.
Ia juga mendorong masyarakat membentuk kelompok tani yang terdaftar secara resmi. Menurutnya, keberadaan kelompok tani akan memudahkan proses pendampingan serta membuka akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah, termasuk bantuan sarana dan peralatan pertanian.
“Saat ini harus ada kelompok tani, tidak bisa individual. Kalau boleh, dalam pertemuan ini langsung kita buat kelompoknya beserta berita acaranya, agar bisa didaftarkan secara resmi ke aplikasi,” jelasnya.
Sepakati Pembenahan Kelompok Tani
Dalam diskusi tersebut, masyarakat bersama penyuluh pertanian menyepakati sejumlah langkah untuk memperkuat sektor pertanian di Kampung Kwimi.
Beberapa di antaranya adalah pembenahan dan pembentukan kelompok tani, pendampingan petani bersama penyuluh pertanian, serta pengajuan CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) untuk mendukung program penanaman jagung di Kampung Kwimi.
Langkah tersebut diharapkan menjadi awal penguatan ketahanan pangan berbasis masyarakat adat, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di tingkat keluarga dan kampung.
