SUARATANAHPAPUA.COM – Anggota Komite Eksekutif Papua (KEP), Paulus Waterpauw, secara terbuka mengungkap akar persoalan utama yang selama ini menghambat laju pembangunan di Tanah Papua. Menurutnya, kemiskinan ekstrem masih menjadi biang utama yang membuat berbagai program pembangunan belum mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Paulus usai pertemuan koordinasi antara Komite Eksekutif Papua dan Kementerian PPN/Bappenas yang digelar di Kantor Bappenas, Jakarta, pada Senin, 19 Januari 2026.
Pertemuan itu difokuskan pada pencarian solusi mendasar agar pembangunan Papua tidak terus berjalan lambat dan terjebak pada persoalan yang berulang. Paulus menjelaskan, pertemuan yang dipimpin Ketua Komite Eksekutif Papua bersama jajaran anggota tersebut menjadi forum penting untuk membedah akar masalah pembangunan Papua secara jujur dan menyeluruh.
Salah satu indikator yang disorot adalah rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih mencerminkan kesenjangan kesejahteraan di berbagai wilayah Papua. “Kami melakukan koordinasi cepat dengan Bappenas dan hari ini berhasil melakukan brainstorming terkait akar persoalan Papua. Dari hasil pembahasan, kemiskinan ekstrem muncul sebagai masalah paling mendasar, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan,” ujar Paulus.
Ia menegaskan, kemiskinan ekstrem tidak boleh lagi diperlakukan sebagai persoalan turunan, melainkan harus menjadi prioritas utama kebijakan pembangunan. Menurutnya, selama kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi, berbagai persoalan sosial akan terus muncul dan berpotensi memicu instabilitas, terutama di wilayah pedalaman dan daerah terpencil.
“Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” tegas mantan Kapolda Papua tersebut. Selain persoalan kemiskinan, Paulus juga menyoroti ketersediaan energi listrik sebagai fondasi penting untuk mempercepat pembangunan dan membuka pintu investasi di Papua.
Ia menilai keterbatasan infrastruktur kelistrikan menjadi penghambat utama berkembangnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Papua.
“Kalau pemerintah daerah ditopang secara serius oleh pemerintah pusat untuk menyiapkan sumber kelistrikan, maka investasi pasti masuk. Banyak sumber daya alam kita yang masih tertidur. Dengan listrik, industri besar hingga industri rumah tangga bisa berkembang,” jelasnya.
Tak hanya itu, Paulus juga menekankan pentingnya pembenahan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar benar-benar berjalan dari bawah ke atas (bottom-up) dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, mulai dari tingkat kampung hingga provinsi. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar Musrenbang tidak dijadikan ruang kompromi kepentingan politik, melainkan forum murni untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
Bicara kepentingan rakyat secara murni. Kalau masyarakat butuh air bersih, bangun air bersih. Butuh jalan antar kampung, bangun jalan. Butuh listrik, sekolah, puskesmas, ya wujudkan itu,” tegasnya.
Paulus menambahkan, seluruh masukan strategis tersebut telah disampaikan kepada Deputi Pengembangan Kewilayahan Bappenas dan mendapat respons positif. Ia berharap, hasil koordinasi ini dapat menjadi landasan kuat bagi perencanaan pembangunan Papua ke depan agar lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
