SUARATANAHPAPUA.COM – Desakan pencopotan Direktur RSUD Yowari kini bergulir menjadi tuntutan publik setelah kematian tragis Irene Sokoy, ibu hamil yang meninggal bersama bayinya akibat dugaan kelalaian layanan medis. Peristiwa ini tidak hanya memicu kemarahan keluarga korban, tetapi membuka kembali borok lama tentang buruknya tata kelola layanan kesehatan di Kabupaten Jayapura.
Selasa (25/11), puluhan anggota Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS) mendatangi Kantor DPRK Jayapura. Mereka membawa spanduk protes dengan pesan keras yang mempertanyakan komitmen pemerintah mengurus keselamatan warganya.
Aksi ini bukan sekadar respons emosional; tuntutan yang mereka bawa sarat dengan dugaan kuat bahwa tragedi Irene bukan insiden tunggal, melainkan puncak dari persoalan struktural yang selama ini diabaikan.
Dugaan Kelalaian dan Kacau-Balau Sistem Rujukan
Ketua ASBS, John Maurits Suebu, menyebut manajemen RSUD Yowari telah gagal menjalankan tugas inti rumah sakit: menyelamatkan nyawa.
“RSUD Yowari ini seperti kantor pencari kerja—semua harus lengkap dulu sebelum dilayani. Bukan standar kegawatdaruratan. Akibat cara kerja seperti ini, anak kami meninggal,” tegasnya dalam orasi.
Pernyataan ini mengarah pada dugaan kuat bahwa RSUD Yowari menerapkan prosedur administrasi kaku bahkan dalam kondisi darurat, yang seharusnya masuk kategori zero-delay treatment.
Lebih dari itu, ketiadaan dokter kandungan saat Irene datang menunjukkan lemahnya sistem shift dan emergency standby di rumah sakit daerah tersebut.
Rangkaian Penolakan Layanan: Indikasi Krisis yang Lebih Dalam
Informasi yang dihimpun dari keluarga korban menunjukkan rangkaian penolakan dari beberapa rumah sakit di Jayapura, dengan alasan mulai dari ruang penuh hingga permintaan biaya muka.
Jika benar, kondisi ini dapat mengarah pada pelanggaran SOP pelayanan gawat darurat, yang secara nasional mewajibkan rumah sakit memprioritaskan pasien kritis tanpa mempertimbangkan kelengkapan administrasi atau kemampuan finansial awal.
Kondisi inilah yang membuat banyak komunitas menilai kematian Irene bukan sekadar kecelakaan medis, melainkan kegagalan sistemik lintas fasilitas kesehatan.
Desakan Denda Adat hingga Reformasi Layanan
ASBS menuntut tiga poin:
-
Pencopotan Direktur RSUD Yowari sebagai bentuk akuntabilitas pimpinan.
-
Peningkatan fasilitas dan penambahan dokter spesialis, terutama kebidanan dan kandungan.
-
Penerapan denda adat kepada direktur RS Yowari sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada keluarga korban.
Tuntutan denda adat menjadi penegasan bahwa kasus ini bukan sekadar urusan birokrasi, tetapi pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan adat Sentani yang sangat menjunjung tinggi keselamatan ibu dan anak.
Respons DPRK: Janji Transparansi, Tapi Publik Menunggu Bukti
Ketua DPRK Jayapura, Rudy Bukanaung, mengatakan kasus ini telah menjadi atensi Gubernur dan Bupati.
“Komisi C sudah menggelar RDP dengan pihak-pihak terkait. Hasilnya akan kami buka ke publik,” ujarnya.
Meski demikian, banyak pihak menilai RDP hanyalah langkah prosedural. Pertanyaannya kini: apakah RDP itu akan berujung rekomendasi tegas hingga pencopotan pejabat, atau kembali tenggelam seperti banyak kasus layanan kesehatan sebelumnya?
Audit Maternal: Perluasan Investigasi Bisa Bongkar Akar Masalah
Pemerintah Provinsi Papua mengumumkan rencana melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk menelusuri penyebab kematian Irene.
Audit semacam ini tidak hanya memeriksa penyebab medik, tetapi juga rantai koordinasi, kualitas SDM, fungsi sistem rujukan, dan kepatuhan rumah sakit terhadap SOP.
Jika dilakukan secara independen dan transparan, AMP dapat membuka gambaran menyeluruh mengenai:
-
kelalaian individu atau kolektif,
-
minimnya kesiapan insfrastruktur,
-
hingga potensi pelanggaran prosedur darurat oleh beberapa rumah sakit.
Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada keluarga korban dan berjanji akan mengevaluasi pimpinan rumah sakit. Publik menunggu apakah janji ini akan diikuti tindakan nyata.
Rangkaian Kejadian Tragis Irene Sokoy
Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu (16/11/2025). Setibanya di RSUD Yowari, pelayanan yang diterima disebut lambat dan tidak ada dokter kandungan bertugas.
Setelah menunggu rujukan yang tak kunjung jelas, keluarga membawa Irene ke beberapa rumah sakit lain, namun diduga kembali ditolak.
Dalam perjalanan menuju RSUD Dok II, kondisi Irene menurun drastis. Ia mengalami kejang hebat dan meninggal bersama bayinya pada Senin dini hari.
Kematian ini menyisakan banyak pertanyaan mendesak:
-
Mengapa tidak ada dokter kandungan pada hari itu?
-
Mengapa rujukan begitu lambat?
-
Apakah alasan “ruang penuh” dan “biaya muka” di rumah sakit lain benar adanya?
-
Adakah audit internal atau pengecekan SOP yang dilakukan sebelumnya oleh RSUD Yowari?
Lebih dari Tragedi: Alarm Kegagalan Sistem Kesehatan
Kasus Irene menguak kenyataan pahit: layanan kesehatan di Papua masih rapuh dan sering berjalan tanpa standar keselamatan yang jelas. Dari kurangnya tenaga spesialis, lemahnya koordinasi antar rumah sakit, hingga isu pungutan tak resmi—semuanya menumpuk membentuk krisis yang selama ini tak pernah diatasi secara serius.
ASBS menilai, jika tidak ada tindakan tegas, tragedi seperti ini akan terus berulang.
