SUARATANAHPAPUA.COM – Pemerintah Kabupaten Mimika menekankan pentingnya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang akurat, sistematis, dan berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat sekaligus sebagai tolok ukur kinerja pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Mimika, Ananias Faot, saat membuka kegiatan sosialisasi penyusunan LPPD yang digelar di Hotel Grand Tembaga, Senin (16/3/2026).
Dalam sambutannya, Ananias menjelaskan bahwa LPPD merupakan laporan resmi yang wajib disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah. Laporan ini memuat berbagai informasi terkait pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
“LPPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,” ujar Ananias.
Ia menambahkan, laporan tersebut juga menjadi instrumen penting dalam menilai capaian kinerja pemerintah daerah melalui proses Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, penyusunan LPPD harus dilakukan secara serius, sistematis, dan didukung oleh data serta informasi yang akurat dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, kualitas laporan yang disusun sangat mempengaruhi penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah. Karena itu, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan dapat memberikan kontribusi data yang valid dan lengkap dalam proses penyusunan laporan tersebut.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Ananias berharap seluruh OPD dapat memahami secara lebih mendalam mekanisme, indikator kinerja, serta tata cara penyusunan LPPD. Dengan adanya pemahaman yang sama, proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan diharapkan dapat berjalan lebih tertib, tepat waktu, serta menghasilkan laporan yang berkualitas.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen dan kerja sama dari seluruh pimpinan OPD dalam proses pengumpulan data, validasi informasi, serta koordinasi internal di masing-masing perangkat daerah.
“Hal ini penting agar penyusunan LPPD Kabupaten Mimika benar-benar mencerminkan kinerja pemerintahan daerah yang sesungguhnya,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Ananias turut menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan para narasumber yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai peran strategis LPPD dalam mendorong akuntabilitas serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu, sosialisasi ini juga menjadi momentum untuk melakukan peninjauan kembali terhadap data yang sebelumnya telah disampaikan oleh masing-masing OPD. Menurut Ananias, terdapat sejumlah perubahan indikator dalam proses penyusunan laporan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap data yang telah dikumpulkan.
“Pada kesempatan ini kita juga melakukan review kembali terhadap data dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang sebelumnya telah disampaikan, karena ada beberapa perubahan indikator,” jelasnya.
Ia berharap perangkat daerah yang belum melengkapi data dapat segera menyampaikannya agar proses penyusunan laporan dapat berjalan lebih cepat dan optimal.
Adapun LPPD yang tengah disusun saat ini merupakan laporan data kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2025 yang akan dilaporkan pada tahun 2026 sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.(Junio)
