SUARATANAHPAPUA.COM – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan tapal batas wilayah yang belakangan memicu ketegangan di wilayah perbatasan. Hal itu disampaikan pada Senin (16/2/2026) di Timika, Papua Tengah.
Bupati menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika telah membentuk tim khusus untuk melakukan penegasan tapal batas yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat. Tim ini akan turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan masyarakat di masing-masing wilayah guna memastikan batas-batas adat ditunjukkan secara langsung oleh pemilik hak ulayat.
“Kita minta masyarakat tunjuk sendiri batasnya sampai di mana. Begitu juga masyarakat di Dogiyai dan Deiyai. Nanti kita cocokkan bersama di tingkat provinsi. Kalau sudah sepakat, baru kita bawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk penetapan tapal batas pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Bupati Biak agar mengirim tim melalui jalur yang memungkinkan, mengingat keterbatasan akses dari wilayah tertentu. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat proses harmonisasi dan mencegah kesalahpahaman antarwilayah.
Dalam rapat koordinasi yang digelar sebelumnya, terdapat sejumlah keputusan penting. Pertama, pembentukan tim resmi pemerintah yang akan bekerja menyelesaikan persoalan ini, dengan Surat Keputusan (SK) yang segera ditandatangani.
Kedua, selama proses penegasan tapal batas berlangsung, tidak diperbolehkan adanya aktivitas tambahan dari pihak mana pun. Masyarakat diminta tidak melakukan gerakan atau kegiatan apa pun yang berpotensi memicu konflik.
Bupati menegaskan bahwa persoalan utama yang memicu ketegangan bukan semata-mata tapal batas, melainkan aktivitas tambang emas ilegal yang kemudian diarahkan seolah-olah sebagai konflik batas wilayah.
“Ini yang harus kita lihat bersama. Karena itu tidak boleh ada aktivitas apa pun di lokasi,” ujarnya.
Ketiga, untuk sementara waktu tidak diperbolehkan adanya penerbangan ke wilayah Kapiraya. Gubernur Papua Tengah akan menyurati seluruh operator penerbangan di Papua agar menghentikan penerbangan ke wilayah tersebut demi menjaga stabilitas keamanan.
Saat ini, sebanyak 89 personel aparat keamanan telah dikerahkan untuk menjaga situasi kamtibmas agar tidak terjadi bentrokan antarwarga. Pemerintah daerah juga mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi.
“Kita semua harus menjaga diri, jangan buat gerakan tambahan. Aparat sudah ada di sana untuk memastikan keamanan,” tutup Bupati.
Langkah ini diharapkan menjadi titik awal penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat, dengan mengedepankan dialog, kesepakatan adat, dan mekanisme hukum yang berlaku.(Junio)
