Baru Dikukuhkan, Ketua DPP APINDO Papua Moses Morin Langsung ‘Sikat’ Masalah OSS, Pinjaman Bank, dan Ekonomi Papua

Avatar photo

- Redaksi

Kamis, 20 November 2025 - 16:11 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Melalui sidang pleno yang berlangsung dinamis dan konstruktif, Moses Morin akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Papua periode 2025–2030.

Melalui sidang pleno yang berlangsung dinamis dan konstruktif, Moses Morin akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Papua periode 2025–2030.

SUARATANAHPAPUA.COM – Melalui sidang pleno yang berlangsung dinamis dan konstruktif, Moses Morin akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Papua periode 2025–2030.

Pemilihan yang berlangsung di Hotel Mercure Jayapura, Kamis, 20 November 2025, menghasilkan keputusan aklamasi setelah hanya satu calon yang dinilai memenuhi syarat. Pengurus Pusat Apindo, Antony Hilman, turut hadir menyaksikan jalannya proses.

Arah Baru Apindo Papua: Menata Fondasi Ekonomi Riil

Usai ditetapkan sebagai ketua, Moses langsung menegaskan komitmen untuk mengembalikan posisi Apindo Papua ke mandat utamanya: memperkuat ekonomi riil, bukan sekadar menjadi penonton dari kebijakan pemerintah.

Menurut Moses, Apindo Papua akan fokus pada sektor usaha yang selama ini terbukti menjadi penopang hidup masyarakat Papua—perdagangan, komoditas, hortikultura, peternakan, pariwisata dan perikanan.

“Apindo bertujuan mensejahterakan masyarakat melalui kewirausahaan. Bukan menunggu proyek pemerintah,” tegas Moses saat diwawancarai wartawan.

Ia menekankan bahwa mayoritas pengurus Apindo Papua bukan kontraktor, melainkan pelaku usaha riil yang selama ini bergulat langsung dengan kondisi pasar dan dinamika ekonomi akar rumput.

Mendesak Perbankan untuk Lebih Terbuka

Salah satu kritik tajam yang dilontarkan Moses ialah minimnya keberpihakan perbankan kepada pelaku usaha di Papua. Menurutnya, hambatan modal adalah salah satu faktor terbesar yang membuat ekonomi Papua bergerak lambat.

“Kalau pelaku usaha bisa akses pinjaman, ekonomi bergerak. Kita tidak membebani APBD. Justru membantu perputaran ekonomi,” ujarnya.

Moses menekankan perlunya skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan tidak menempatkan pengusaha lokal sebagai pihak yang selalu dianggap berisiko tinggi.

Baca Juga :  Ketua Pemuda Katolik Minta Semua Berdoa Agar 1 Desember Aman

Dorong Pengusaha Papua Masuk Ekosistem Digital

Apindo Papua juga menyiapkan program pendampingan digital untuk pengusaha muda maupun UMKM yang belum tersentuh teknologi.

“Generasi Z hidup di dalam dunia aplikasi. Pengusaha Papua tidak boleh tertinggal,” katanya.

Program ini bertujuan agar produk-produk lokal Papua tidak hanya berputar di pasar tradisional, tetapi hadir di platform digital, e-commerce, dan jaringan pemasaran lintas daerah.

Bangun Akses Perdagangan dengan Papua Nugini

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG), Moses melihat peluang besar yang selama ini tidak digarap serius. Menurutnya, Apindo Papua akan mulai membuka jalur perdagangan antar-Melanesia, terutama untuk komoditas sembako, hasil bumi, dan produk kreatif.

“Kita bantu mereka, mereka bantu kita. Jangan sampai Melanesia tertinggal dalam peta ekonomi regional,” jelasnya.

Inisiatif ini dinilai dapat membuka pasar baru bagi pengusaha Papua sekaligus memperkuat diplomasi ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.

Perizinan dan OSS: Kritik atas Sistem yang Tidak Efektif

Moses turut menyoroti berbelitnya layanan perizinan dan OSS (Online Single Submission) yang hingga kini masih menjadi keluhan utama para pelaku usaha. Padahal, OSS dirancang untuk mempermudah, bukan mempersulit.

“Perizinan, NPWP, pajak—semua harus dipermudah. Kalau ada kekurangan, pemerintah daerah harus bantu, bukan membiarkan,” kata Moses.

Ia menegaskan bahwa tanpa reformasi perizinan, pertumbuhan dunia usaha di Papua akan terus tersendat.

Baca Juga :  Mobil Polisi Dipotong 32 Bagian dan Diterbangkan ke Intan Jaya, Polres Belum Punya Mako Permanen Sejak 8 Tahun

BPJS untuk Semua Pekerja, Termasuk Pekerja Informal

Moses juga menekankan pentingnya jaminan sosial sebagai fondasi ekonomi berkelanjutan.

“Nelayan, penjaga toko, penjual sayur, barista—semua butuh BPJS. Ini bukan pilihan, tapi wajib,” tegasnya.

Ia menilai banyak pelaku usaha kecil di Papua yang belum memahami manfaat BPJS, sehingga diperlukan edukasi berkelanjutan.

Kolaborasi Kritis dengan Pemerintah Daerah

Apindo Papua, kata Moses, akan menjaga hubungan kooperatif dengan pemerintah daerah, namun tetap kritis.

“Kita kritik, tapi beri solusi. Kita bukan menuntut APBD. Pemerintah sudah punya programnya. Apindo fokus pada sektor riil,” ujarnya.

Pendekatan ini disebut sebagai model kemitraan yang sehat antara sektor swasta dan pemerintah.

Ajakan “Kembali ke Alam”

Menutup penyampaiannya, Moses mengajak seluruh pengurus Apindo Papua untuk membangun dunia usaha yang selaras dengan lingkungan.

“Sudah waktunya kita bekerja dengan alam. Kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita,” katanya.

Enam DPK Apindo Resmi Dikukuhkan

Acara pleno juga dibarengi pengukuhan enam Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Apindo. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Moses Morin sebagai Ketua DPP Apindo Papua yang baru, menandai dimulainya restrukturisasi besar organisasi ini di Tanah Papua.

Berita Terkait

Rakor Pencegahan Korupsi, Ketua KPK bersama Empat Kapolda se-Tanah Papua akan awasi Ketat Penggunaan Dana otsus
SMP Negeri 9 Merauke Gelar Sosialisasi Anti-Bullying, Psikolog Ajak Siswa Berani Melapor
Puluhan Profesor dan Dosen Universitas Negeri Jakarta bersama Billy Mambrasar, turun ke pedalaman Papua, latih 1,000 guru di daerah terpencil
Gelar Rapat Pleno, Eveerth Joumilena Dipercayakan Pimpin Sekber Wartawan Indonesia di Papua
LSM Gempur Papua Soroti Kinerja Pemkab Mamberamo Raya, Soroti Penggunaan Dana Otsus dan Krisis Listrik
Lembaga PBB gandeng Kemendes, bersama Komunitas Lokal Papua, Latih Kewirausahaan ke Ratusan Keluarga di Perkampungan
Karantina Papua Lepasliarkan Flora dan Fauna Endemik Hasil Gagalkan Penyelundupan
Kunjungi Lima Kampung di Okaba, TP PKK Merauke Perkuat Pengasuhan Anak dan Kesehatan Warga
Berita ini 28 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:53 WIT

Rakor Pencegahan Korupsi, Ketua KPK bersama Empat Kapolda se-Tanah Papua akan awasi Ketat Penggunaan Dana otsus

Kamis, 16 Juli 2026 - 07:05 WIT

SMP Negeri 9 Merauke Gelar Sosialisasi Anti-Bullying, Psikolog Ajak Siswa Berani Melapor

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:09 WIT

Gelar Rapat Pleno, Eveerth Joumilena Dipercayakan Pimpin Sekber Wartawan Indonesia di Papua

Kamis, 9 Juli 2026 - 18:59 WIT

LSM Gempur Papua Soroti Kinerja Pemkab Mamberamo Raya, Soroti Penggunaan Dana Otsus dan Krisis Listrik

Kamis, 9 Juli 2026 - 18:43 WIT

Lembaga PBB gandeng Kemendes, bersama Komunitas Lokal Papua, Latih Kewirausahaan ke Ratusan Keluarga di Perkampungan

Berita Terbaru