SUARATANAHPAPUA.COM – Kantor Kementerian Perumahan dan Permukiman menjadi saksi penting dalam upaya rekonstruksi pasca banjir di Papua Pegunungan. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri F.H. menyambut baik kunjungan Ketua DPD Partai Demokrat sekaligus Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, SE.MM, yang didampingi Wakil Ketua MRP, anggota MRP, dan Koordinator Wilayah Partai Gelora, Onesimus Heluka, S.Sos. Turut hadir Sekretaris Demokrat Papua Pegunungan, Wali Wonda, ST.
Dr. Ones Pahabol menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan mendasar masyarakat Papua Pegunungan. “Kemajuan Indonesia tidak hanya diukur dari bagian barat, tetapi dari wilayah paling timur, Papua Pegunungan, di mana 90% penduduknya adalah orang asli Papua,” ungkapnya. Ia juga menyoroti dampak situasi politik di wilayah seperti Nduga, Yahukimo, dan Koyawage, yang menyebabkan banyak penduduk mengungsi ke Wamena.
Kehadiran pemerintah melalui program bantuan rumah layak huni menjadi harapan besar bagi masyarakat Papua Pegunungan, mengingat pola kehidupan komunal yang membuat satu rumah dapat dihuni oleh dua keluarga atau bahkan enam hingga sepuluh orang. Wakil Ketua MRP menambahkan bahwa rumah-rumah warga yang masih jauh dari jalan raya menciptakan kesan sepi, dan program pembangunan ini bertujuan untuk memindahkan pemukiman lebih dekat ke akses utama sehingga pertumbuhan infrastruktur menjadi lebih nyata.
Onesimus Heluka menggarisbawahi perlunya tindakan cepat dari Pemerintah Papua Pegunungan. “Setelah pertemuan ini, pemerintah daerah melalui dinas terkait harus segera membentuk tim khusus untuk menyusun kebutuhan dan pemetaan wilayah, agar data yang diserahkan ke kementerian lebih akurat dan terarah,” ujarnya.
Sekretaris Demokrat Papua Pegunungan, Wali Wonda, ST, turut menyampaikan pandangan kritisnya terkait implementasi program pemerintah. “Setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan program untuk daerah tertinggal, tetapi sering kali tidak benar-benar dirasakan di lapangan. Anggota DPR RI memperjuangkan hak-hak orang Papua, namun implementasi sering kali berakhir di daerah yang dianggap lebih aman dengan alasan keamanan,” katanya. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap oknum-oknum yang kurang transparan dalam mendistribusikan program bagi Papua Pegunungan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri menyatakan bahwa ke depan, sistem pengusulan program akan lebih efektif. “Kami tengah membangun sistem berbasis aplikasi yang memungkinkan pengusulan langsung tanpa perlu bolak-balik melobi ke Jakarta. Semua tipe rumah dan gambar akan dimasukkan dalam sistem, sehingga data yang diterima di pusat lebih akurat,” jelasnya. Ia juga memastikan bahwa tipe rumah yang dibangun akan tetap mempertahankan karakteristik khas Papua Pegunungan, dengan model yang menggabungkan konsep arsitektur Eropa serta budaya lokal.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi terobosan bagi percepatan pemulihan pasca bencana serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan. (Berti Pahabol)
