SUARATANAHPAPUA.COM – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) Provinsi Papua menggelar aksi protes dengan memasang spanduk berisi pernyataan resmi dan memalang kantor dinas pada Senin pagi.
Spanduk besar yang dipasang di halaman kantor memuat “Telaahan Staf” yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur Papua, berisi tudingan penyalahgunaan wewenang jabatan dan pelanggaran etika organisasi yang terjadi di lingkungan dinas tersebut. ASN yang terlibat dalam aksi tersebut menyoroti praktik kepemimpinan yang dinilai tidak transparan, penyalahgunaan fasilitas dinas, pengabaian aturan kepegawaian, serta suasana kerja yang tidak kondusif.
Dalam telaahan tersebut, disebutkan bahwa sejumlah pejabat di lingkungan dinas diduga mengambil keputusan dan menjalankan tugas di luar batas kewenangannya, termasuk mengalihkan tugas staf tanpa dasar hukum yang jelas, serta manipulasi absensi dan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.
“Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan kepada Gubernur Papua untuk segera menindak tegas pejabat yang dianggap menciptakan konflik internal dan menurunkan profesionalisme kerja di tubuh Dinas PUPR,” Kata Kuri Ferdinan kepada wartawan di lokasi.
Para ASN juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh dan penonaktifan pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
Dari Pantauan dilapangan, PLT kepala dinas sempat bertemu dengan ASN, dan mengajak ASN yang protes untuk bertemu diruangan, namun ditolak oleh ASN dan akhirnya tidak terjadi pertemuan.
