SUARATANAHPAPUA.COM – Anggota termuda Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Dr. (Cand.) Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, S.T., B.Sc., Ed.M., M.B.A., yang akrab disapa Billy Mambrasar, mengkritik Badan Komunikasi Republik Indonesia (BAKOM RI) agar bergerak cepat memperkuat komunikasi publik pemerintah terkait Papua. Hal tersebut disampaikan Billy saat bertemu Kepala BAKOM RI, Syahganda Nainggolan, di Jakarta pada 3 November 2026, dalam rangka membahas penguatan narasi pembangunan Papua serta strategi menghadapi disinformasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Billy mengingatkan bahwa konflik lokal di Papua, jika dibiarkan dan tidak dimitigasi sejak awal, akan bereskalasi secara sistematis menjadi konflik sosial, ekonomi, politik, hingga naik ke level konflik geopolitik, yang ditandai dengan perang asimetrik informasi (asymmetric war).
“Dari politik naik ke geopolitik. Makin sulit lagi bagi negara untuk menghadang jika kita tidak melakukan filterisasi dan penanganan yang tepat di level konflik politik saat ini,” tegas Billy.
Billy menyoroti pihak luar seringkali menggunakan isu sensitif seperti rasisme, marginalisasi Orang Asli Papua (OAP), konflik bersenjata, hingga klaim kegagalan dana Otsus sebagai senjata dalam perang disinformasi global, padahal keberhasilan nyata dari program Otsus sudah banyak terbukti, namun belum tersampaikan dengan efektif ke ruang publik.
“Saya ini angkatan pertama penerima Beasiswa Otsus. Saya kuliah di ITB itu satu tahun, ngamen, jual donat, gak ada uang, cari uang sendiri. Orang tua dari kalangan miskin. Begitu beasiswa Otsus keluar di tahun kedua, saya kebetulan terjaring, tapi testimoni tentang keberhasilan Otsus ini belum secara efektif tersampaikan, karena tidak ada leading sector yang memunculkan integrative narrative dari keberhasilan program bersama,” ujar Billy pada Syahganda.
Sebagai dosen dan peneliti kebijakan ekonomi, dengan pengalaman sebagai juru bicara informal saat menjabat Staf Khusus Presiden periode 2019-2024 dan Tim Juru Bicara Prabowo-Gibran pada Pemilihan Umum 2024 lalu, Billy menilai bahwa pendekatan komunikasi publik di era Presiden Prabowo Subianto perlu memadukan kekuatan kanal formal yang teknokratis maupun kanal non-formal secara terpadu. Kehadiran BAKOM RI dinilai sebagai angin segar untuk mengisi kekosongan leading sector orkestrasi narasi yang sebelumnya belum terintegrasi dengan baik.
“Saya lihat di jaman Pak Prabowo ini, memadukan antara keduanya dengan adanya BAKOM RI. Jadi, ketika ada berita adanya BAKOM RI, muncul angin segar bahwa BAKOM RI bisa menjadi leading sector dari narrative orchestrator dan juga leading sector untuk narrative building.
Dalam pemaparannya, Billy juga menekankan pentingnya mendokumentasikan evolusi sosial (social evolution) OAP secara objektif, mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga kisah-kisah sukses anak muda Papua berprestasi kancah internasional agar tidak kabur akibat pencampuran data demografi migrasi di Badan Pusat Statistik (BPS).
“Macam-macam ini ceritanya belum diamplifikasi, ini semua produk Otsus dan pemerintah. Ini bisa di-leading oleh BAKOM RI menurut saya untuk kita amplifikasi. Ada pro dan kontra dari pendataan OAP, ada perbedaan pandangan, beberapa orang berpikir, jangan, nanti kita malah melakukan diskriminasi terhadap warga nusantara lain di Papua, padahal tidak. Kalau kita mampu mendata OAP ini menjadi alat buat BAKOM RI dan kami untuk bercerita bahwa terjadi social evolution,” tegas Billy.
Menutup pertemuan tersebut, Billy menyatakan komitmen penuh Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua untuk berdiri di garis depan bersama BAKOM RI, meredam isu-isu sensitif serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam memenangkan pertempuran komunikasi publik dan menggaungkan program strategis Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Secara teknis, mari kita duduk bersama. Komite Eksekutif siap menjadi pasukan pengawal narasi untuk menghadapi asymmetric war dalam bidang komunikasi dan disinformasi ini,” pungkas Billy.
