Pertumbuhan ekonomi di Papua tidak selalu baik atau normal, namun juga sering terjadi kontraksi ekonomi atau inflasi di Masyarakat. Tolak ukur adanya pembangunan ekonomi di suatu Daerah khususnya di Papua Terlihat hanya terjadi di sejumlah kota besar saja , Contohnya Kota Jayapura, Timika dan Merauke.
Dinamika harga bahan pokok, tantangan distribusi antarwilayah, hingga ketergantungan pada pasokan luar daerah kerap memicu tekanan inflasi. Namun, di balik tantangan itu, kerja sama lintas lembaga di bawah koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus menjadi garda depan dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat di Tanah Papua.
Pemerintah Provinsi Papua bersama Bank Indonesia (BI), Bulog, serta unsur TNI–Polri secara konsisten menggencarkan berbagai strategi pengendalian inflasi agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terasa di kota besar seperti Jayapura, tetapi juga menjangkau wilayah pedalaman dan pegunungan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Papua bukan sekadar soal angka, tetapi soal pemerataan kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat.
Sebagai jurnalis Data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Contohnya pada Agustus 2025 inflasi Papua berada di angka 0,54 persen (year on year/yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,90 menurut kami tidaklah tepat karena direntan waktu itu bahkan harga pangan sedang tinggi di pasaran. Angka yang disebutkan BPS diatas itu menunjukkan penurunan cukup signifikan dibandingkan Juli 2025 yang sempat menyentuh 1,40 persen. Bahkan, secara bulanan (month to month/mtm), Papua mencatat deflasi 0,93 persen, dan secara tahunan kalender (year to date/ytd) juga mengalami deflasi 0,72 persen.
Ketikan dikonfirmasi ke Kepala BPS Papua menyebut, tren penurunan inflasi ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya harga bahan makanan dan sektor transportasi. Meski demikian, sejumlah komoditas seperti beras, bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah masih menjadi penyumbang inflasi utama di beberapa kota indikator, yakni Jayapura, Timika, dan Merauke.
Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan TPID dalam menyusun strategi lanjutan untuk menjaga stabilitas harga, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, yang biasanya disertai lonjakan permintaan kebutuhan pokok.
Peran TPID: Dari Pemantauan Harga Hingga Gerakan Menanam
Peran TPID sangatlah besar dalam mengendalikan Inflasi di Papua, Namun karena terjadi kekosongan kepemimpinan selama hampir 4 tahun di Provinsi Papua, membuat TPID bekerja dengan kekuatan yang ada, padahal pemerintah dalam hal ini Gubernur Mempunyai peran penting dalam membuat kebijakan untuk menstabilkan harga dipasaran.
Sebagai ujung tombak pengendalian harga di daerah, TPID Provinsi Papua secara rutin melaksanakan rapat teknis dan evaluasi bersama seluruh kabupaten/kota. Tujuannya, memastikan ketersediaan bahan pokok, menekan biaya distribusi, serta mencegah praktik spekulasi harga yang merugikan masyarakat.
Beberapa langkah strategis TPID Papua antara lain:
- Pemantauan harga dan stok barang di pasar-pasar utama untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga.
- Koordinasi lintas kabupaten untuk mengatur pasokan bahan kebutuhan penting antarwilayah, khususnya saat terjadi kekosongan stok.
- Gerakan Menanam di berbagai distrik dan kampung, mendorong masyarakat memperkuat ketahanan pangan lokal melalui penanaman komoditas strategis seperti cabai, bawang, dan sayuran.
- Operasi Pasar Murah bekerja sama dengan Bulog, Dinas Perdagangan, dan Bank Indonesia, terutama menjelang hari besar keagamaan.
Langkah-langkah ini menjadi bukti bahwa pengendalian inflasi di Papua tidak hanya bersifat makroekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan partisipasi masyarakat.
“Kami terus berupaya menjaga harga tetap stabil di tingkat masyarakat. Inflasi rendah dan stabil bukan hanya soal angka, tetapi soal memastikan rakyat Papua bisa berbelanja dengan tenang,” ujar salah satu pejabat TPID Papua dalam keterangan tertulisnya.
Sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia (BI) memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023, BI menetapkan target inflasi nasional 2025 sebesar 2,5 ± 1 persen. Target ini menjadi acuan bagi seluruh kantor perwakilan BI, termasuk di Papua.
Untuk wilayah timur Indonesia, Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua memiliki cakupan kerja yang luas, meliputi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Dengan luasnya wilayah dan beragam kondisi geografis, tantangan pengendalian inflasi di Papua tentu lebih kompleks dibandingkan daerah lain.
Kepala Perwakilan BI Papua menegaskan, sinergi antarinstansi menjadi kunci utama. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan TPID, Bulog, dan pemerintah daerah mutlak diperlukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang,” ujarnya.
Tantangan Wilayah dan Ketimpangan Pembangunan
Kondisi geografis Papua yang luas dan didominasi oleh wilayah pegunungan masih menjadi tantangan utama dalam menjaga kestabilan harga. Biaya logistik tinggi, cuaca ekstrem, serta keterbatasan infrastruktur jalan membuat distribusi barang ke wilayah pedalaman menjadi mahal dan tidak menentu.
Akibatnya, harga bahan kebutuhan pokok di beberapa kabupaten pegunungan bisa dua hingga tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan di Kota Jayapura. Hal inilah yang membuat TPID Papua menaruh perhatian besar pada pemerataan akses logistik dan optimalisasi jalur distribusi alternatif, termasuk memanfaatkan tol udara dan subsidi transportasi untuk wilayah terpencil.
“Kalau di Jayapura harga cabai Rp 60 ribu per kilogram, di Tolikara atau Yahukimo bisa mencapai Rp 180 ribu. Ini bukan karena stok tidak ada, tapi karena ongkos angkut yang tinggi,” kata seorang pejabat Dinas Perdagangan Papua dalam rapat TPID pekan lalu.
Keterlibatan TNI–Polri dan Bulog dalam Ketahanan Pangan
Dalam upaya menjaga pasokan dan menekan harga, pemerintah daerah juga menggandeng unsur TNI dan Polri. Melalui program ketahanan pangan lintas lembaga, aparat TNI melakukan penanaman hortikultura di tingkat Koramil, sementara Polri mencetak lahan jagung dan padi serentak di beberapa kabupaten.
Program ini berjalan beriringan dengan kegiatan Bulog Papua, yang secara rutin melakukan operasi pasar murah dan distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di wilayah Jayapura, Keerom, Nabire, dan Mimika. Saat terjadi lonjakan harga, Bulog juga menyalurkan pasokan dari gudang pusat di Makassar atau Surabaya melalui pelabuhan Jayapura.
Sinergi ini menunjukkan pendekatan pengendalian inflasi yang lebih luas — tidak sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga program sosial dan ketahanan pangan masyarakat.
Produksi Lokal Jadi Kunci Menghadapi Tantangan Baru
Ke depan, Papua menghadapi tantangan baru seiring penerapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah diuji coba oleh pemerintah pusat. Program ini mendorong meningkatnya permintaan bahan pangan, khususnya beras, telur, dan sayuran. Namun, kapasitas produksi lokal di beberapa daerah belum sepenuhnya mampu memenuhi lonjakan kebutuhan tersebut.
Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memberikan tekanan terhadap inflasi. Karena itu, pemerintah daerah kini mendorong petani dan peternak lokal untuk meningkatkan produktivitas. Bank Indonesia Papua juga aktif memberikan pendampingan teknis dan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani, seperti di Keerom (bawang merah) dan Nabire (padi sawah).
“Program makan bergizi harus disertai peningkatan produksi pangan lokal. Jangan sampai ketergantungan pasokan dari luar Papua justru menimbulkan tekanan harga,” kata perwakilan BI Papua dalam forum TPID Regional.
Kebijakan Fiskal Daerah dan Kolaborasi 29 Kabupaten
Dalam struktur pengendalian inflasi, TPID Papua mengedepankan kebijakan fiskal daerah sebagai instrumen utama. Pemerintah provinsi bersama 29 kabupaten/kota kini diarahkan untuk mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi dalam APBD, baik melalui subsidi transportasi pangan, insentif produksi pertanian, maupun dukungan infrastruktur pasar rakyat.
Setiap kabupaten juga diwajibkan membentuk TPID lokal yang berkoordinasi langsung dengan TPID provinsi dan BI. Dengan sistem berjenjang ini, pengawasan harga bisa dilakukan lebih cepat dan efisien.
“Sinergi lintas kabupaten menjadi penting. Karena kenaikan harga di satu daerah bisa memicu efek domino di wilayah lain,” ujar perwakilan Sekda Papua saat membuka rapat koordinasi TPID di Jayapura.
Menjaga Papua Tetap Stabil dan Berdaya Saing
Meski tantangan ekonomi Papua tidak ringan, capaian deflasi dan stabilitas harga selama paruh kedua 2025 menjadi sinyal positif bahwa strategi pengendalian inflasi berjalan efektif. Dukungan masyarakat, peran aktif lembaga keuangan, serta koordinasi antarpemerintah daerah menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga daya beli rakyat Papua.
Pengendalian inflasi di Papua kini bukan sekadar indikator ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian dan ketahanan sosial daerah. Dari Jayapura hingga Wamena, dari Nabire hingga Merauke, kerja kolaboratif antara pemerintah, BI, TPID, Bulog, TNI, Polri, dan masyarakat terus digencarkan demi mewujudkan Papua yang sejahtera dan berdaya saing.
Pembangunan ekonomi di Papua sejatinya bukan hanya tentang pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi tentang pemerataan manfaat. Dengan inflasi yang terkendali, masyarakat di seluruh pelosok Papua memiliki kesempatan lebih besar untuk menikmati hasil pembangunan secara nyata.
Langkah-langkah terpadu yang dijalankan oleh TPID, BI, dan seluruh pemangku kepentingan kini menjadi fondasi penting agar pembangunan ekonomi di Tanah Papua tumbuh sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan semangat sinergi dan gotong royong, Papua membuktikan bahwa stabilitas harga adalah pondasi bagi kesejahteraan bersama.
PENULIS : RIYANTO NAY – WARTAWAN JAYAPURA
