SUARATANAHPAPUA.COM – Presiden membentuk dan sudah melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua untuk mengawal, mensinkronkan, mengharmonisasikan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus guna mencapai percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di enam provinsi di Papua.
Namun karena KEP Belum bekerja maksimal, mendapat kritikan dari Tokoh Masyarakat Pegunungan Tengah serta Agama Papua, Pendeta Dr. Yones Wenda, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang hingga kini dinilai belum bekerja maksimal sejak dilantik Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2025 lalu.
Dalam wawancara dengan wartawan sejumlah di Jayapura, Tokoh Agama dan Masyarakat Pendeta Dr. Yones Wenda menyampaikan keprihatinannya karena hingga saat ini Komite Eksekutif Otsus Papua masih banyak beraktivitas di Jakarta dan belum turun langsung ke Tanah Papua untuk melihat serta menangani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami mengimbau kepada Komite Eksekutif Percepatan Otsus Papua yang sudah dilantik Presiden sejak Oktober 2025, tetapi sampai sekarang belum bekerja. Kami minta sepuluh pimpinan Komite segera turun ke Papua,” tegas Yones Wenda.
Menurutnya, keberadaan Komite Eksekutif Otsus sangat dinantikan oleh masyarakat Papua karena lembaga tersebut berperan sebagai jembatan antara rakyat Papua dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia menilai tidak seharusnya Komite terlalu lama berada di Jakarta.
“Jangan terlalu lama di Jakarta. Masyarakat Papua menunggu kehadiran Komite karena Komite ini adalah jembatan antara rakyat Papua dan pemerintah pusat,” ujarnya.
Pendeta Yones juga menekankan pentingnya kehadiran langsung Komite Eksekutif Otsus di Papua untuk memantau secara nyata berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan pembangunan yang terjadi di daerah.
“Kami mohon agar segera datang ke Papua dan bekerja. Jangan berlama-lama di Jakarta,” tambahnya.
Diketahui, hingga saat ini Komite Eksekutif Percepatan Otsus Papua masih berada di Jakarta dan disebut belum optimal menjalankan tugasnya di Papua karena masih menunggu petunjuk teknis serta regulasi pendukung lainnya.
Kritik keras dari tokoh agama Papua ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius Presiden Republik Indonesia serta kementerian terkait, agar Komite Eksekutif Otsus Papua segera turun ke lapangan dan menjalankan mandatnya secara maksimal demi kepentingan masyarakat Papua.
Sementara itu, KEP Saat dikonfirmasi hingga saat ini belum memberikan jawaban atas kritikan tokoh di Tanah Papua ini.
- Membantu Kepala Daerah: Komite ini dibentuk untuk membantu para kepala daerah di wilayah Papua dalam mengimplementasikan program-program Otonomi Khusus (Otsus) secara efektif.
- Menata Ulang Model Pembangunan: KEPP Otsus bertugas menata ulang model pembangunan di Papua, memastikan program yang dibuat benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat asli Papua (OAP) dan meningkatkan taraf hidup mereka.
- Koordinasi Pusat dan Daerah: Berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Papua untuk memastikan pembangunan berjalan selaras.
- Mempercepat Pembangunan: Secara spesifik, komite ini dibentuk untuk mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan.
- Meningkatkan Pelayanan Publik: Bertujuan meningkatkan pelayanan publik, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan infrastruktur di daerah terpencil.
- Menjamin Kesejahteraan OAP: Kebijakan Otsus merupakan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan Orang Asli Papua.
