SUARATANAHPAPUA.COM – Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw, menilai kopi Papua memiliki potensi besar sebagai komoditas unggulan yang diminati tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di pasar internasional. Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom di Kantor Sekretariat Negara (Sesneg), Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026. Dalam rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua KEP OTSUS Papua Velix Wanggai dan dihadiri oleh 8 Pimpinan Komite.
Menurut Waterpauw, pengembangan kopi Papua harus dilakukan secara terencana dan serius, terutama dari sisi investasi dan dukungan anggaran. Ia menekankan bahwa kopi Papua tidak boleh dipandang sebagai kepentingan kelompok tertentu, melainkan sebagai peluang ekonomi daerah yang perlu didorong secara kolektif.
“Kopi Papua diminati bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat di berbagai negara. Ini potensi besar yang harus dikelola dengan baik,” kata Waterpauw.
Ia menjelaskan, pengembangan sektor kopi membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari pembiayaan, sumber daya manusia, hingga peningkatan kapasitas petani dan pengelola. Proses dari penanaman, peremajaan tanaman, sampai pengolahan pascapanen, menurut dia, membutuhkan modal yang tidak kecil.
Waterpauw juga menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi daerah-daerah di Papua, termasuk keterbatasan dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Umum, serta skema pendanaan lainnya. Dalam kondisi tersebut, ia menilai komunikasi aktif dengan pemerintah pusat menjadi kunci.
“Dalam situasi ekonomi seperti sekarang, komunikasi dan pengaturan yang matang sangat penting. Kepala daerah harus aktif membangun komunikasi dengan kementerian dan wakil menteri di Jakarta agar ada dukungan konkret,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk mendorong kerja-kerja khusus bagi daerah-daerah di Papua yang membutuhkan percepatan pembangunan berbasis potensi lokal.
Usulan Kontrak Guru Orang Asli Papua
Selain isu ekonomi, Waterpauw juga menyoroti pembangunan sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan. Ia mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya mengontrak guru Orang Asli Papua (OAP) sebagai langkah memperkuat layanan pendidikan sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Menurut Waterpauw, pendidikan usia dini memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan Papua. Karena itu, kebijakan afirmatif di sektor pendidikan perlu diarahkan sejak tahap paling awal.
“Usia dini ini sangat menentukan. Dari merekalah perubahan mendasar bisa dimulai,” kata dia.
Selama ini, kata Waterpauw, banyak daerah di Papua masih bergantung pada guru kontrak dari luar Papua. Padahal, terdapat banyak anak-anak muda Papua yang belum bekerja dan berpotensi untuk diberdayakan.
Ia mengusulkan agar kontrak guru OAP disertai dengan program pelatihan atau pendidikan singkat guna memastikan kualitas pengajaran tetap terjaga. Dengan skema tersebut, pemerintah daerah dinilai dapat memperkuat sektor pendidikan sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Rapat dengar pendapat tersebut menjadi forum pembahasan sejumlah isu strategis pembangunan Papua Pegunungan, mulai dari penguatan ekonomi berbasis komoditas unggulan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan afirmatif di bidang pendidikan.
