SUARATANAHPAPUA.COM – Inflasi di wilayah Papua dan tiga daerah otonomi baru (DOB) pada April 2026 tercatat masih dalam kondisi terkendali. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), seluruh provinsi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua mengalami inflasi, namun masih berada pada level yang terjaga pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.
Kenaikan inflasi dipengaruhi oleh meningkatnya harga bahan bakar avtur dan BBM non-subsidi, serta belum masuknya masa panen raya lokal untuk komoditas hortikultura.
Provinsi Papua mencatat inflasi bulanan sebesar 0,98 persen (mtm), inflasi tahun berjalan 1,39 persen (ytd), dan inflasi tahunan sebesar 3,80 persen (yoy). Inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga ikan tuna, angkutan udara, dan tomat. Sementara itu, penurunan harga daging ayam ras, emas perhiasan, dan buah pinang turut menahan laju inflasi.
Di Provinsi Papua Selatan, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,94 persen, dengan inflasi tahun berjalan 2,98 persen dan inflasi tahunan 3,34 persen. Kenaikan harga angkutan udara, sawi hijau, dan kangkung menjadi penyumbang utama inflasi. Sedangkan penurunan harga emas perhiasan, cabai merah, dan ikan mujair membantu menekan kenaikan harga.
Sementara itu, Provinsi Papua Tengah mencatat inflasi bulanan sebesar 0,21 persen, inflasi tahun berjalan 0,16 persen, dan inflasi tahunan 1,53 persen. Inflasi dipicu oleh kenaikan harga bawang merah, tomat, dan angkutan udara. Di sisi lain, turunnya harga cabai rawit, emas perhiasan, dan daging ayam ras menjadi faktor penahan inflasi.
Adapun Provinsi Papua Pegunungan mengalami inflasi bulanan sebesar 0,77 persen, inflasi tahun berjalan 3,81 persen, dan inflasi tahunan tertinggi di wilayah Papua yakni 4,89 persen. Kenaikan harga angkutan udara, tomat, dan beras menjadi penyebab utama inflasi di wilayah tersebut.
Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan mitra strategis terus memperkuat pengendalian inflasi melalui berbagai program. Upaya tersebut meliputi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), dukungan sarana produksi dan distribusi bagi kelompok tani, hingga edukasi pengendalian inflasi melalui media sosial dan kegiatan literasi kepada masyarakat dan mahasiswa.
Langkah kolaboratif tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di seluruh wilayah Papua dan daerah otonomi baru.
