SUARATANAHPAPUA.COM – Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) menegaskan komitmen penuh untuk mengawal dan menjamin keberhasilan implementasi visi Astacita Presiden Prabowo di Tanah Papua. Penegasan ini disampaikan menyusul arahan langsung Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih pada tanggal 8 April 2026 di Istana Negara. KEPP OKP bergerak cepat untuk memastikan setiap program prioritas nasional terkontekstualisasi dengan baik dan membawa dampak nyata bagi masyarakat di Bumi Cendrawasih.
Pada rapat yang dihadiri oleh jajaran Kabinet Merah Putih mulai dari menteri, wakil menteri, dirjen kementerian/lembaga, sampai direktur utama BUMN tersebut, Presiden menyampaikan sejumlah capaian dan beberapa arahan yang berkaitan dengan kondisi geopolitik dan ketahanan nasional, isu kebijakan energi, infrastruktur, dan lingkungan hidup, serta diplomasi penyelenggaraan haji.
Secara khusus, dalam arahannya presiden secara tegas menyoroti beberapa isu penting yang juga menjadi perhatian bagi komite. Salah satunya menegaskan pentingnya tata kelola sumber daya alam nasional demi kepentingan masyarakat. Presiden menginstruksikan kementerian terkait untuk segera mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak jelas keberadaannya, khususnya yang merambah kawasan hutan lindung. KEPP OKP menyambut baik dan siap mengawal instruksi ini di wilayah Papua. Hal ini sejalan dengan misi komite untuk melindungi kelestarian hutan Papua dan memastikan bahwa pemanfaatan kekayaan alam harus menguntungkan kepentingan nasional dan rakyat.
Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada percepatan infrastruktur ketahanan pangan, energi, dan air. Presiden telah menargetkan penyelesaian pembangunan setidaknya 1000 desa nelayan pada Desember 2026. Beliau juga memberikan atensi khusus pada penyelesaian krisis dan kesulitan air bersih yang diakui masih terjadi di wilayah Indonesia Timur. komite akan berkoordinasi erat dengan berbagai instansi untuk memastikan kawasan pesisir dan wilayah lainnya di Papua mendapatkan alokasi prioritas proporsional dalam program strategis tersebut.
Selain itu, dalam upaya penanganan persampahan nasional yang ditargetkan selesai dalam 2 hingga 3 tahun, Komite Eksekutif menegaskan perannya untuk meneruskan instruksi ini dalam kerangka kebijakan daerah di seluruh Wilayah Papua. Komite juga akan memastikan penggunaan teknologi dalam negeri dan keterlibatan OAP dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Hal terpenting yang menjadi garis bawah bagi komite dari seluruh agenda presiden adalah memastikan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam keseluruhan prosesnya. Komite akan terus berupaya untuk memastikan bahwa OAP tidak sekedar menjadi penonton atau objek pembangunan, melainkan sebagai aktor utama dan penerima manfaat terbesar, Seluruh program prioritas pemerintah yang berjalan di Papua diupayakan untuk mengutamakan pemberdayaan ekonomi bagi OAP, pembukaan lapangan kerja lokal, serta penghormatan terhadap hak-hak sosial, budaya, dan tradisi masyarakat setempat.
Dengan sinergi yang solid dan komitmen kerja keras sesuai arahan presiden, komite optimis bahwa implementasi dan kontekstualisasi Astacita di Tanah Papua akan terwujud dengan berlandaskan keadilan, pemerataan, dan martabat Orang Asli Papua.
