Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata. Renstra harus menjadi instrumen pembangunan yang tajam, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Fakhiri melalui sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Papua, Aryoko AF Rumaropen, dalam Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra 2025–2029 yang digelar di Hotel Aston Jayapura, Selasa (20/1/2026).
Menurut Fakhiri, forum ini memiliki peran strategis untuk menyatukan arah, persepsi, dan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merancang pembangunan Papua lima tahun ke depan.
“Ini bukan agenda rutin. Forum ini menentukan apakah perencanaan kita benar-benar menjawab kebutuhan rakyat atau hanya sekadar menggugurkan kewajiban administratif,” ujar Aryoko saat membacakan sambutan gubernur.
Gubernur Fakhiri menekankan bahwa Renstra harus menjadi penjabaran konkret dari visi pembangunan Papua 2025–2029, yakni Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni (Papua Cerah). Visi tersebut menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan kesejahteraan, serta kehidupan sosial yang harmonis sebagai fondasi utama pembangunan.
Dalam arahannya, Gubernur Fakhiri menggarisbawahi empat poin krusial. Pertama, pentingnya keselarasan Renstra dengan RPJMD Provinsi Papua, kebijakan nasional, serta program kabupaten dan kota agar tidak terjadi tumpang tindih maupun pemborosan anggaran.
Kedua, ketajaman target kinerja yang mencakup indikator, sasaran program, hingga kejelasan lokasi kegiatan yang harus terukur dan realistis. Ketiga, fokus pada isu-isu strategis daerah seperti pengurangan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan infrastruktur dasar dan kualitas layanan publik.
Keempat, penguatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan agar Renstra benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Papua. “Setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak nyata dan efek pengganda bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Gubernur berharap Renstra yang disusun tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi menjadi pedoman kerja yang hidup, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan Papua secara berkelanjutan.
“Dengan sinergi dan komitmen bersama, transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis bukan sekadar slogan, melainkan proses nyata yang terus berjalan,” tutup Fakhiri. (***)
