SUARATANAHPAPUA.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengakui masih menghadapi keterbatasan personel dan sarana dalam menjaga keamanan di wilayah-wilayah terpencil, khususnya daerah rawan gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua Pegunungan.
Dari total 51 distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo, baru dua distrik yang memiliki kantor Polsek.
Artinya, masih terdapat 49 distrik atau sekitar 409 kampung yang belum dapat dijangkau secara optimal oleh aparat keamanan.
Keterbatasan Personel Jadi Tantangan Serius
Kabid Humas Polda Papua menyebut, saat ini hanya terdapat sekitar 300 personel polisi yang bertugas untuk melayani lebih dari 355 ribu penduduk di wilayah tersebut. Dengan kondisi itu, rasio perbandingan mencapai satu anggota Polri untuk 270 warga. Namun, tantangan sebenarnya bukan hanya pada jumlah penduduk, melainkan luas wilayah dan sulitnya akses.
“Kalau dari sisi jumlah penduduk masih ideal. Tapi kalau kita lihat dari sisi wilayah, satu petugas polisi harus melayani area sekitar 61 kilometer persegi. Ini sangat berat, apalagi kondisi geografis di Yahukimo yang terdiri dari pegunungan dan akses transportasi yang terbatas,”
jelasnya.
Transportasi dan Komunikasi Masih Terbatas
Hingga kini, sebagian besar distrik di Yahukimo hanya bisa dijangkau dengan penerbangan carter.
Tidak ada penerbangan reguler, dan transportasi darat antar distrik pun belum sepenuhnya terhubung.
Sarana komunikasi pun sangat terbatas, membuat koordinasi keamanan menjadi semakin sulit.
“Kita berharap ke depan ada solusi terbaik melalui dukungan pemerintah daerah dan pusat,
agar pembangunan infrastruktur bisa dipercepat dan aparat keamanan dapat menjangkau wilayah-wilayah tersebut,”
lanjutnya.
Imbauan bagi Tenaga Pendidik dan Medis di Daerah Rawan
Polda Papua juga mengimbau kepada tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah rawan, khususnya di daerah pegunungan,
untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
“Kami minta rekan-rekan guru, tenaga medis, dan pegawai pemerintah di wilayah rawan agar selalu berkoordinasi dengan kepala distrik, kepala kampung, serta tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Kolaborasi dengan masyarakat sangat penting,”
tegasnya.
Menurut data kepolisian, sepanjang tahun 2025, Kabupaten Yahukimo menjadi salah satu wilayah dengan tingkat gangguan keamanan tertinggi,
termasuk insiden yang menelan korban jiwa dari kalangan warga sipil maupun aparat keamanan.
Kolaborasi Jadi Kunci Keamanan Papua
Polda Papua menegaskan, menjaga keamanan di wilayah pedalaman tidak bisa hanya mengandalkan aparat.
Diperlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan untuk bersama-sama membangun situasi yang aman dan kondusif.
“Dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, kami optimistis keamanan di wilayah Papua, khususnya Yahukimo, bisa terus membaik,” tutupnya.
