SUARATANAHPAPUA.COM – Polemik politik kembali mengguncang tubuh Partai Golkar Kabupaten Mamberamo Raya. Surat Keputusan (SK) Ketua DPRD yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa dua SK berbeda beredar untuk posisi yang sama.
Kondisi ini bukan hanya memicu kebingungan di internal partai, tapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat Mamberamo Raya, yang menilai jabatan Ketua DPRD seharusnya diisi oleh putra asli daerah yang memahami karakter dan kebutuhan rakyat setempat.
Ketua Pemenangan Partai Golkar Mamberamo Raya, Yakobus Basutey, angkat bicara lantang menentang keputusan DPP yang dianggap tidak transparan dan sarat kepentingan.
“SK dikeluarkan dua kali. Ini yang menimbulkan masalah di bawah. Kami di daerah bekerja atas dasar kepercayaan masyarakat dan komitmen kader. Tapi keputusan seperti ini justru melemahkan semangat kami di lapangan,” tegas Yakobus, Selasa (14/10/2025).
Yakobus menyebut, DPP seharusnya menghargai kerja keras kader di daerah yang selama ini berjuang mempertahankan eksistensi Golkar di Tanah Mamberamo, bukan justru membuat keputusan yang menimbulkan perpecahan.
“Mamberamo Raya masih menjadi basis kuat Golkar di Papua. Kami berjuang dengan kerja nyata, bukan permainan politik. Karena itu, DPP harus menilai kader berdasarkan dedikasi, bukan karena kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya tajam.
Lebih lanjut, Yakobus mendesak DPP dan DPD I Golkar Papua untuk melakukan verifikasi mendalam terkait dasar hukum dan proses administrasi penerbitan SK tersebut. Menurutnya, keputusan yang tidak melalui mekanisme partai dapat mencederai demokrasi internal.
“Kami minta DPP Pusat dan Mahkamah Konstitusi Partai Golkar meninjau ulang keputusan ini secara adil. Jangan biarkan ada kepentingan tersembunyi yang mengorbankan kader yang sudah lama bekerja untuk partai,” tandasnya.
Ia menegaskan, Golkar hanya akan tetap kuat jika tegak di atas integritas, kejujuran, dan penghargaan terhadap kerja kader di akar rumput.
“Kami di Mamberamo Raya bukan bekerja karena uang, tapi karena komitmen membesarkan partai. Jangan sampai keputusan politik di Jakarta mematikan semangat kader di daerah,” pungkas Yakobus.
Pernyataan keras Yakobus ini menjadi sinyal peringatan bagi DPP Partai Golkar agar tidak mengabaikan suara dari bawah. Polemik SK ganda ini bukan sekadar urusan administrasi, tapi menyangkut kepercayaan publik dan moral partai di tingkat daerah.
Jika tak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin soliditas Partai Golkar di Mamberamo Raya akan retak, dan itu bisa berdampak langsung pada posisi politik partai di Papua menjelang Pemilu 2029.
