SUARATANAHPAPUA.COM – Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Abner Ferdinan Ohee, S.IP, angkat suara terkait aksi ricuh yang dilakukan sejumlah mahasiswa di kawasan Abepura, Kota Jayapura. Dalam pernyataannya, Ohee menegaskan bahwa aksi yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanah Papua (AMPTP) adalah tindakan ilegal dan tidak mewakili aspirasi resmi masyarakat adat Papua.
“Sore ini kami di kantor Majelis Rakyat Papua bersama pimpinan lembaga, termasuk Ketua MRP,menyikapi selebaran dan ajakan aksi dari forum yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanah Papua. Forum ini tidak resmi, ilegal, dan tidak memiliki legitimasi,” tegas Ohee, saat diwawacarai wartawan di kantor MRP.
Ia menegaskan, MRP merupakan lembaga kultur yang memiliki wibawa dan legitimasi penuh dari masyarakat adat Papua. Karena itu, ia menilai tindakan kelompok mahasiswa tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap lembaga resmi representasi orang asli Papua (OAP).
“Kalian mahasiswa, jangan ancam atau lakukan aksi-aksi yang mencederai lembaga kultur. Kami di sini adalah representasi kultur yang dipercaya oleh seluruh masyarakat adat di Provinsi Papua,” ujarnya.
Ohee meminta agar mahasiswa tidak membentuk kelompok-kelompok baru di luar organisasi kemahasiswaan resmi. “Kalian harus melebur dalam organisasi kepemudaan yang sah. Jangan buat kelompok ilegal di republik ini, apalagi di Tanah Papua,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menyinggung Peraturan Wali Kota Jayapura yang melarang aksi demonstrasi dan pemalangan jalan tanpa izin. Menurutnya, aturan tersebut perlu dipatuhi bersama karena sudah memiliki sanksi hukum yang jelas.
“Wali Kota Jayapura sudah mengeluarkan Peraturan Wali Kota tentang larangan demo dan pemalangan. Aparat penegak hukum juga tahu itu. Jadi kalau kalian masih melanggar, berarti kalian sendiri yang menantang aturan,” tegasnya.
Ohee juga mengimbau mahasiswa agar lebih berperan aktif dalam menyosialisasikan aturan dan menjaga ketertiban di wilayah Kota Jayapura. “Kita tinggal di kota ini, maka kita punya hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk menjaga kedamaian,” ucapnya.
Sebagai pimpinan lembaga kultur, ia menyatakan penyesalan dan kecaman keras terhadap tindakan anarkis yang terjadi di Abepura. “Saya sangat sesalkan aksi anarkis yang tadi terjadi. Saya minta aparat segera menindak tegas para pelaku, karena itu aksi ilegal,” tutup Ohee.
Ia menegaskan kembali pentingnya menjaga Papua sebagai rumah bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Papua adalah rumah kita bersama. Mari kita bangun Papua dalam bingkai negara kita, Republik Indonesia yang kita cintai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom,” pungkasnya.
