Kejati Papua Bongkar Korupsi Rp43 Miliar di LPMP: Kepala dan Dua Bendahara Jadi Tersangka

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Papua tahun 2019–2021 dengan total kerugian negara mencapai Rp43 miliar. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua Nixon Mahuse melalui Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Valery Dedy Sawaki mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan lebih dari dua alat bukti yang cukup kuat. “Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua pada Jumat, 24 Oktober 2025, berdasarkan hasil penyidikan dugaan tindak pidana korupsi anggaran LPMP Papua tahun 2019–2021, telah menetapkan tiga orang tersangka masing-masing AH selaku Kepala LPMP Papua, AI selaku Bendahara Pengeluaran, dan R selaku Bendahara Penerima,” ujar Valery di Jayapura, Jumat. Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan saksi, surat, serta dokumen-dokumen yang dikumpulkan, termasuk hasil audit ahli, menunjukkan adanya kerugian negara sebesar Rp43 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp34 miliar berasal dari pengelolaan APBN dan Rp8 miliar dari dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dalam pengelolaan dana PNBP, terungkap modus berupa penagihan anggaran yang melebihi nilai seharusnya. Dana lebih tersebut tidak disetorkan ke kas negara, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi seperti rehabilitasi rumah, pembelian satu unit mobil, serta keperluan lain yang kini tengah didalami penyidik. Sementara dalam pengelolaan dana APBN senilai Rp34 miliar, ditemukan penggunaan anggaran untuk belanja fiktif dan pengeluaran pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Penyidik juga telah menyita satu unit mobil dari salah satu tersangka dan menerima pengembalian uang senilai Rp2 miliar terkait perkara ini,” tambah Valery. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, Kejati Papua resmi menahan ketiga tersangka selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas II A Abepura sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi di sektor pendidikan yang menjadi perhatian serius aparat penegak hukum di Tanah Papua.