Nabire – Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini menegaskan komitmen Polda Papua Tengah untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri rapat bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (3/6/2026).
Kapolda mengatakan, kehadiran Polri tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mendukung berbagai program strategis pemerintah, khususnya pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Papua Tengah.
“Polda Papua Tengah akan mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di provinsi ini. Kami siap mengawal pembangunan infrastruktur, baik pembangunan jalan, kawasan perkantoran maupun berbagai fasilitas pelayanan publik lainnya,” ujar Brigjen Pol. Jermias Rontini.
Menurutnya, dukungan tersebut akan diwujudkan melalui pengamanan proyek-proyek pembangunan, pengawasan pelaksanaan pembangunan, hingga pencegahan berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat menghambat proses pembangunan.
“Polisi akan membantu dari sisi pengawasan pembangunan maupun mengantisipasi adanya gangguan-gangguan dari para pelaku kriminal yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan,” katanya.
Untuk mengoptimalkan dukungan tersebut, Polda Papua Tengah akan membangun koordinasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga kementerian dan lembaga yang menjalankan program pembangunan di daerah.
“Kami akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun instansi kementerian yang ada di daerah untuk menyusun langkah-langkah teknis terkait peran dan keberadaan Polri dalam mendukung pembangunan di Papua Tengah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kapolda menilai kehadiran Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Tengah merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan pemerataan pembangunan di Tanah Papua. Menurutnya, pembentukan DOB membuka peluang yang lebih besar bagi negara untuk menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit tersentuh pembangunan.
Ia menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur jalan sebagai kebutuhan utama masyarakat Papua Tengah. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi kunci untuk membuka konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
“Papua Tengah sangat membutuhkan pembangunan jalan yang dapat menghubungkan daerah-daerah seperti Mimika, Dogiyai, Nabire, Intan Jaya, Puncak Jaya hingga Kabupaten Puncak. Konektivitas ini sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Kapolda juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masyarakat masih merindukan kehadiran negara yang lebih nyata melalui pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Masyarakat masih merindukan sentuhan kehadiran negara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Harapan masyarakat adalah pembangunan benar-benar sampai ke daerah-daerah dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung,” katanya.
Brigjen Pol. Jermias Rontini berharap kehadiran Papua Tengah sebagai DOB dapat menjadi momentum percepatan pembangunan yang merata hingga ke pelosok daerah. Dengan rentang kendali pemerintahan yang lebih dekat, berbagai program pembangunan diyakini akan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Semoga dengan hadirnya DOB, pembangunan benar-benar bisa menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh secara maksimal. Dengan rentang kendali pemerintahan yang lebih mudah, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan diharapkan semakin efektif,” tutupnya.
