SUARATANAHPAPUA.COM – Rangkaian aksi kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, kembali memperlihatkan pola berulang: serangan terhadap warga sipil yang kemudian diikuti narasi propaganda untuk membenarkan tindakan tersebut.
Narasi yang menyebut korban sebagai “agen intelijen” dinilai bukan fakta, melainkan konstruksi informasi yang sengaja dibangun untuk membentuk persepsi publik dan meredam kecaman atas kekerasan terhadap warga sipil.
Dari perspektif jurnalisme konflik, pola ini bukan sekadar klaim sepihak, tetapi bagian dari strategi komunikasi kelompok bersenjata dalam menciptakan legitimasi di ruang publik, khususnya melalui media sosial.
Wartawan senior yang telah belasan tahun meliput konflik di Papua, Chanry Suripatty, menilai pola tersebut memiliki karakter berulang dan terstruktur dalam setiap peristiwa kekerasan.
“Dalam banyak konflik bersenjata, pelabelan korban sebagai ‘agen intelijen’ adalah teknik klasik untuk membenarkan kekerasan terhadap warga sipil. Ini bukan fakta, melainkan narasi yang sengaja dibangun,” ujarnya.
Menurut Chanry, klaim semacam itu kerap muncul setelah kelompok pelaku menyadari bahwa target serangan bukan aparat keamanan, melainkan warga sipil.
“Itu akal-akalan. Artinya mereka panik dan bingung setelah tahu sasaran bukan aparat, lalu memunculkan propaganda di ruang publik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti beredarnya video di media sosial yang menyebut korban sebagai aparat atau intelijen, padahal tidak didukung bukti di lapangan.
Rangkaian kejadian di Tambrauw menunjukkan pola propaganda yang konsisten dalam tiga peristiwa berbeda:
1. 2 Desember 2024
KKB membakar Kantor Distrik Bamusbama dan mengklaim bangunan tersebut digunakan sebagai markas militer.
2. 8 Maret 2026
Abraham Franklin Delano Kambu (22), tenaga honorer Setda Tambrauw, ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan hilang. KKB mengaitkan korban dengan aparat hanya karena kendaraan yang digunakan disebut mirip milik TNI.
3. 16 Maret 2026
Empat warga sipil diserang, dua di antaranya meninggal dunia: Yermia Lobo (tenaga kesehatan) dan Yohanes Edwintus Bido (pemuda asal Ende, NTT). KKB menyebut korban sebagai agen intelijen dengan alasan ditemukannya satu butir peluru dan perangkat HT—klaim yang tidak terverifikasi.
Dalam ketiga peristiwa tersebut, kelompok yang mengklaim diri sebagai TPNPB-OPM menyebarkan narasi serupa melalui media sosial.
Data di lapangan menunjukkan seluruh korban berasal dari latar belakang sipil:
Yermia Lobo: tenaga kesehatan
Yohanes Edwintus Bido: perantau pencari kerja
Abraham Franklin Delano Kambu: tenaga honorer pemerintah daerah
Tidak ditemukan bukti kuat yang mengaitkan mereka dengan aparat keamanan atau jaringan intelijen.
“Ketika korban adalah tenaga kesehatan, pegawai honorer, atau warga sipil biasa, lalu tiba-tiba dilabeli intelijen, itu harus dipertanyakan. Di sinilah peran jurnalis memisahkan fakta dan propaganda,” kata Chanry.
Menurut analisis jurnalisme konflik, propaganda semacam ini memiliki tiga tujuan utama:
Membenarkan kekerasan agar tidak dianggap pelanggaran terhadap warga sipil
Membangun citra sebagai pihak yang “melawan musuh negara”
Chanry mengingatkan bahwa pelabelan tanpa bukti membuka ruang legitimasi kekerasan tanpa batas.
“Jika setiap warga sipil bisa dilabeli sebagai intelijen tanpa verifikasi, maka itu berbahaya. Kekerasan bisa terus dibenarkan,” ujarnya.
Ironisnya, dalam sejumlah kasus, narasi propaganda justru ikut teramplifikasi oleh media tanpa verifikasi ketat.
Chanry menegaskan bahwa disiplin verifikasi menjadi prinsip utama dalam jurnalisme konflik, terutama saat menghadapi klaim dari kelompok bersenjata.
“Media tidak boleh menjadi corong propaganda pihak mana pun. Tugas jurnalis memastikan informasi akurat, berimbang, dan berbasis fakta,” tegasnya.
Rangkaian peristiwa di Tambrauw memperlihatkan bahwa kekerasan tidak berhenti pada serangan fisik, tetapi berlanjut pada “serangan informasi” melalui propaganda.
Dalam konteks ini, jurnalisme konflik memiliki peran penting untuk membongkar narasi menyesatkan dan menjaga identitas korban sebagai warga sipil, bukan label yang dibangun tanpa dasar.
Pendekatan berbasis fakta menjadi kunci agar publik tidak terjebak dalam konstruksi informasi yang dimanipulasi di tengah konflik yang masih berlangsung.
