JAYAPURA – Badan Karantina Indonesia melalui Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) Papua mendampingi Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja reses masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 di Satuan Pelayanan (Satpel) Pelabuhan Laut Jayapura, Jumat (31/10).
Kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan itu diikuti sejumlah anggota Komisi IV, Deputi Karantina Tumbuhan Bambang, serta Kepala BBKHIT Papua Lutfie Natsir. Dalam kesempatan tersebut, rombongan meninjau langsung kondisi dan kebutuhan fasilitas karantina di wilayah Papua.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang menekankan pentingnya penguatan fasilitas, SDM, serta dukungan teknologi dan laboratorium di seluruh daerah, termasuk wilayah perbatasan timur Indonesia.
Deputi Karantina Tumbuhan Bambang menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi IV terhadap penguatan lembaga karantina di daerah.
“Kami berterima kasih atas kunjungan Komisi IV yang hadir langsung meninjau kondisi di lapangan. Dukungan ini penting untuk menjaga sumber daya hayati nasional dan keamanan pangan,” ujarnya.
Bambang menjelaskan, saat ini jumlah pegawai karantina secara nasional sekitar 4.000 orang, sedangkan kebutuhan ideal mencapai 17.000 pegawai. Setelah terbentuknya Badan Karantina Indonesia pada 2024, sebanyak 517 pegawai baru telah ditambahkan untuk memperkuat kinerja lembaga.
Sementara itu, Ahmad Yohan menegaskan komitmen DPR untuk terus memperjuangkan peningkatan kapasitas lembaga karantina, terutama di Papua.
“Kantor karantina di Papua perlu segera dibenahi. Kami ingin fasilitas dan laboratoriumnya diperkuat agar fungsi pengawasan dan pelayanannya semakin optimal,” tegasnya.
Kepala BBKHIT Papua Lutfie Natsir memaparkan, BBKHIT Papua saat ini memiliki enam satuan pelayanan, yaitu di Bandara Sentani, Skouw, Pelabuhan Jayapura, Biak, Serui, dan Laboratorium.
Untuk periode Januari–September 2025, komoditas pakan ternak tercatat sebagai domestik masuk tertinggi di karantina hewan dengan 25.766 ton. Di karantina ikan, ikan kering mendominasi domestik masuk sebesar 260 ton, sedangkan ikan tuna mencapai 2.893 ton domestik keluar. Pada karantina tumbuhan, beras mencatat 45.078 ton domestik masuk, dan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 44.192 ton domestik keluar.
“Kami berharap dukungan untuk penyediaan tanah dan bangunan bagi Satpel Pelabuhan Laut Jayapura serta laboratorium, juga adanya insentif Papua untuk memperkuat pelayanan karantina,” tutur Lutfie.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sistem karantina nasional di wilayah timur Indonesia, sekaligus mendukung perlindungan sumber daya hayati dan peningkatan potensi ekspor daerah.
