SUARATANAHPAPUA.COM – Pemerintah terus mendorong transformasi kawasan transmigrasi sebagai bagian dari pembangunan kewilayahan nasional. Dalam Rapat Koordinasi antara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Kementerian Transmigrasi, ditegaskan bahwa transmigrasi kini tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan membangun ekosistem ekonomi baru di berbagai daerah.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara memaparkan capaian program transformasi transmigrasi melalui skema 5T, yakni Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Gotong Royong, dan Transmigrasi Karya Nusa. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah menargetkan pengembangan 154 kawasan transmigrasi dari Sabang hingga Merauke sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
Rapat koordinasi yang digelar Kamis, 5 Februari, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini dihadiri oleh kedua menteri serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait seperti Komite Esksekutif Papua yang hadir langsung adalah Ketua KEP Velix Wanggai , Paulus Waterpauw dan John Gluba Gebze.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa revitalisasi infrastruktur dasar merupakan prasyarat utama agar kawasan transmigrasi dapat berkembang secara layak, berkualitas, dan berkelanjutan.
“Tidak masuk akal ketika kita berharap masyarakat bisa hidup lebih layak tanpa didukung infrastruktur dasar yang memadai,” tegas AHY.
AHY menjelaskan, revitalisasi akan difokuskan pada kawasan transmigrasi lama yang telah berkembang selama puluhan tahun, agar mampu bertransformasi menjadi sentra ekonomi baru. Dalam proses tersebut, kementerian yang dipimpinnya berperan sebagai penghubung lintas sektor untuk memastikan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga media.
Ia juga mengapresiasi peran Kementerian Transmigrasi yang mengawal dua agenda besar, yakni revitalisasi kawasan melalui penguatan infrastruktur dasar serta transformasi kawasan menuju pusat ekonomi tematik.
Sementara itu, Anggota Komite Eksekutif Papua, Paulus Waterpauw, yang hadir langsung usai Rakor itu kepada awak media wartawan yang bertanya, menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya di Tanah Papua.
Ia menilai, perencanaan pembangunan di Papua harus memperhatikan karakter geografis dan budaya, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan. Namun yang paling utama, kata dia, adalah bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan secara terus-menerus kepada masyarakat, bukan sekadar disusun lalu dijalankan tanpa dialog.
“Semua kebijakan akan diterima bila ada komunikasi. Pemerintah harus turun ke masyarakat, berbicara terus-menerus agar langkah dan persepsi bisa disamakan,” jelasnya.
Waterpauw menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak komunikasi kebijakan. Tugas pemerintah daerah bukan hanya menjalankan program, tetapi juga menyiapkan landasan pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan dampak positif pembangunan.
Ia juga menyoroti pentingnya pendampingan berkelanjutan, tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada sektor pendidikan, ekonomi, dan pengelolaan sumber daya. Menurutnya, banyak program yang gagal karena dibangun tanpa pendampingan, sehingga akhirnya tidak dirawat atau bahkan dijual oleh masyarakat.
“Jangan hanya bangun lalu ditinggalkan. Kalau masyarakat tidak mengerti dan tidak didampingi, fasilitas bisa rusak, tidak diurus, bahkan dijual. Padahal itu aset ekonomi besar,” tambahnya.
Waterpauw menegaskan, keberhasilan pembangunan di Papua sangat ditentukan oleh pendekatan dari bawah, kesabaran pemerintah dalam berdialog, serta kehadiran negara yang konsisten di tengah masyarakat.
Dengan pendekatan komunikasi dari bawah serta pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan lokal, pemerintah berharap revitalisasi kawasan transmigrasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di Tanah Papua.
