Jayapura – Puluhan perempuan Papua menggelar aksi 1.000 lilin di sekitar Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (27/11/2025) malam. Aksi ini menjadi simbol duka sekaligus protes keras atas kasus meninggalnya Irene Sokoy bersama bayi dalam kandungan setelah ditolak empat rumah sakit di Kota Jayapura pada Minggu, 17 November 2025.
Para peserta aksi berasal dari berbagai komunitas perempuan, aktivis, dan warga dari Kabupaten serta Kota Jayapura. Mereka menyalakan lilin sebagai bentuk solidaritas dan penegasan bahwa reformasi layanan kesehatan di Papua menjadi tuntutan mendesak.
Koordinator aksi, Dorthea Wally, mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif bersama sebagai respons atas tragedi yang dinilai tidak manusiawi. Ia menegaskan bahwa komunitas perempuan akan terus mengawal kasus ini hingga proses hukum berjalan.
“Aksi ini adalah inisiatif dari semua perempuan yang ada di Papua, terutama di Kabupaten Jayapura, untuk menyatakan bahwa kami berduka atas insiden kemarin. Almarhumah Irene Sokoy meninggal. Kami siap kawal. Belum ada informasi kapan proses hukum dimulai. Setelah pengucapan syukur, kami akan bertemu lagi dengan keluarga,” ujar Dorthea.
Selain komunitas perempuan, aksi ini juga dihadiri anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Febiola Ohee, yang menyatakan belasungkawa sekaligus menegaskan bahwa upaya investigasi sudah dimulai bahkan sebelum kasus tersebut viral. Ia menjelaskan bahwa MRP telah melaporkan kasus ini ke Kementerian Dalam Negeri dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun kepolisian.
“Sebelum kasus ini viral, saya sendiri yang melapor ke menteri. Mendagri langsung menelpon gubernur dan selanjutnya gubernur bertemu keluarga korban. Kami turun ke lapangan melakukan investigasi, dan saya juga menghubungi Kapolda agar pihak kepolisian melakukan penyelidikan,” kata Febiola.
Menurutnya, Polda Papua telah menurunkan tim gabungan dari Ditintel, Ditkrimsus, Ditkrimum, serta Irwasda untuk mengusut dugaan kelalaian pelayanan medis yang menyebabkan kematian ibu dan anak tersebut. “Kami bekerja sama untuk membongkar kesalahan yang terjadi agar tidak ada lagi kasus seperti ini,” tegasnya.
MRP juga berencana menemui BPJS Kesehatan dan manajemen RSUD Dok II Jayapura untuk menelusuri akar persoalan sistem rujukan dan administrasi yang dinilai berkontribusi pada kegagalan layanan darurat.
Tragedi meninggalnya Irene Sokoy menjadi alarm darurat bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera mereformasi layanan kesehatan di Papua. Publik menuntut perubahan konkret agar tidak ada lagi warga yang kehilangan nyawa akibat kelalaian atau hambatan administratif saat membutuhkan pertolongan medis.
