SUARATANAHPAPUA.COM – Rencana pergantian Penjabat (Pj) Gubernur Papua menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) mendapat sorotan tajam dari Koalisi Mahasiswa Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R).
Ketua KMP3R, Paulinus Ohee, menegaskan penolakan mereka terhadap wacana pergantian tersebut. Ia mengingatkan pemerintah pusat agar tidak “bermain api” di tengah situasi politik yang dinilai masih stabil namun rawan.
“Kami menolak dan mengingatkan pemerintah pusat agar tidak menciptakan situasi daerah yang tak stabil jelang PSU,” ujar Paulinus dalam keterangan pers di jayapura.
Menurut Paul, isu politik identitas sedang kental dimainkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kekacauan di Papua. Jika pergantian dilakukan saat ini, maka akan membutuhkan waktu adaptasi yang justru bisa mengganggu stabilitas menjelang pencoblosan.
“Pemilih akan segera mencoblos, dan kita butuh kesolidan koordinasi di tingkat pimpinan. Kalau dilakukan pergantian, kami khawatir situasi justru tidak kondusif,” katanya.
Ia bahkan menduga ada upaya sistematis yang tengah dijalankan untuk menggagalkan PSU yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus mendatang.
Senada dengan itu, Sekretaris KMP3R, Rando Rudamaga, menilai bahwa waktu yang tersisa tinggal 34 hari, dan pergantian mendadak justru bisa menimbulkan kecurigaan adanya skenario menggagalkan proses demokrasi.
“Ingat, dana PSU ini besar, jangan sampai gagal karena ulah segelintir orang. Itu uang rakyat dan dana pembangunan,” tegas Rando.
KMP3R juga menilai bahwa Pj Gubernur saat ini bersikap cukup netral dan layak untuk menuntaskan tugasnya hingga ada gubernur definitif.
“Kami ingin Pj Gubernur menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Jika tuntutan kami tidak direspons, kami siap turun aksi besar-besaran ke DPR Papua,” pungkas Paulinus.
